 |
| HMI Cabang Malang Desak Pemkot dan Polresta Serius Tangani Maraknya Curanmor. Foto: Istimewa. |
Lenteramalang.com - Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Malang menjadi salah satu persoalan yang disoroti dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polresta Malang Kota, Selasa (11/8/2026).
FGD tersebut berlangsung di Cafe Jeep, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Forum ini mempertemukan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang. Wali Kota Malang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam forum tersebut, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Fahrur Rozi, menyampaikan perhatian terhadap persoalan keamanan, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang dinilai semakin marak di Kota Malang.
Fahrur meminta Pemerintah Kota Malang dan jajaran kepolisian memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, keamanan kendaraan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan, terlebih Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota pendidikan yang banyak dihuni mahasiswa dari berbagai daerah.
“Fenomena curanmor masih membayangi kita,” Tegas Fahrur.
Ia kemudian meminta pemerintah daerah dan kepolisian tidak menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan biasa, melainkan perlu mendapat penanganan yang lebih serius.
“Kami mendesak, mohon diatensi lebih, oleh bapak dari Pemkot kemudian Polresta agar ini ditangani dengan serius,” Tegas Fahrur.
Fahrur juga menyinggung kekhawatiran mahasiswa yang datang ke Kota Malang untuk menempuh pendidikan. Menurutnya, pengalaman selama berada di Kota Malang seharusnya tidak justru diwarnai dengan kehilangan kendaraan akibat maraknya curanmor.
“Kita tidak mau juga setelah teman-teman kuliah belajar di Malang pulang-pulang punya pengalaman selain ilmu pengetahuan, katanya kota pendidikan, motor saya atau kendaraan saya pernah hilang di Malang,” Tegas Fahrur
Ia mendesak persoalan curanmor dapat menjadi perhatian lebih dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh pemerintah daerah maupun aparat kepolisian.
(ri/red)