 |
| Foto kiri : Muqaddim Djakra (penulis) /Doc. AI Ilustration |
Lenteramalang.com | OPINI - Memberi stempel Islam kepada Prabowo adalah teknik pemasaran yang biasa dan boleh dilakukan. Persoalannya, teknik pemasaran itu tidak sejalan dengan kemampuan Prabowo mewujudkan tiga obsesi besar Islam yaitu keadilan, kecerdasan, dan ketauhidan.
Dalam setiap pidato Prabowo dari masa kampanye hingga masa kepemimpinannya sebagai presiden yang hampir dua tahun ini, jujur saja lebih sering membuat saya sebagai rakyat mengalami goncangan batin daripada ketenangan batin.
Salah satu bagian dari pidato Prabowo Subianto yang saat ini ramai dibicarakan adalah tentang para pakar yang mengkritik dirinya. Dalam acara HUT salah satu partai di Jakarta pada 18 September 2026, Prabowo mengatakan terserah yang menganggap dirinya pakar-pakar, sangking pintarnya jadi goblok.
Sebenarnya masih terlalu banyak pidato yang bisa dijadikan sebagai contoh betapa kekuasaan di genggaman prabowo telah menjadikan rezim ini shummun (tuli), bukmun (bisu), dan ‘umyun (buta) terhadap keadaan yang sesungguhnya.
Rezim ini terbukti dalam banyak kesempatan tidak pernah berangkat dari data, tidak pula mau mendengarkan data.
Kita mengenal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, LDII, Sarekat Islam dan organisasi Islam yang lain. Melalui berbagai platform pendidikannya, organisasi-organisasi itu mulai membangun karakter, ideologi, dan cara berpikir anggotanya menuju cita-cita besar mereka.
Dalam salah satu modelnya, organisasi-organisasi Islam dijalankan antara lain oleh keilmuan yang tersambung hingga pada Tokoh tertentu bahkan tidak jarang tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW.
Walaupun demikian, organisasi-organisasi Islam itu tetap saja tidak seberani penulis buku “Islam Ala Prabowo” dengan berbagai konsekuensinya.
Meski pemilihan judul buku itu adalah teknik pemasaran. Dengan diamnya organisasi-organisasi Islam itu telah memberikan verifikasi: prabowo representasi Islam.
Di banyak wilayah Indonesia, lembaga Keulamaan tersedia, tetapi Ulama sudah lama tidak ada.
Gedung-gedung pesantren dan sekolah-sekolah berlabel Islam maupun berlabel organisasi Islam sudah tak terhitung jumlahnya lagi. Tetapi Ulama telah terkurung dan terhimpit dalam bangunan-bangunan itu dengan alasan fokus menyelamatkan pendidikan.
Begitu ada kejanggalan relasi islam dengan kekuasaan, berat dan mustahil mereka bicara. Kalaupun bicara, biasanya banyak disclaimer nya.
Padahal jangankan Ulama, sebagai seorang muslim pun saya kira kita perlu berhati-hati dengan kecenderungan menjadikan Islam sebagai semacam sertifikat moral bagi penguasa.
Seorang presiden sholat, Ia dekat dengan ulama, hadir di pesantren, berbicara tentang umat. Islam tidak selesai pada simbol-simbol kebaikan tersebut.
Islam adalah agama kemanusiaan. nilai-nilainya membawa setiap muslim untuk memastikan mereka yang lemah dan rentan (mustad’afin) mendapatkan hak-haknya.
Islam adalah agama pembebasan. nilai-nilainya mendorong agar kekayaan negara digunakan untuk kemaslahatan publik dan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang.
Sementara, memberikan stempel Islam kepada seorang presiden yang bahkan tidak menghargai ilmu pengetahuan secara terang-terangan akan membawa kita kepada kehancuran Islam.
Islam memiliki obsesi yang luar biasa terhadap keadilan. Bukan keadilan sebagai slogan atau jargon dalam pidato-pidato. Bukan keadilan sebagai kata yang ditempelkan di belakang nama sebuah program pemerintah. Tetapi keadilan sebagai prinsip yang bahkan harus berlaku ketika ia merugikan diri sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, atau orang yang kita benci.
Di sinilah Al-Qur'an memberikan tuntutan yang sangat mendasar: “Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri...” Artinya, keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang kita bela. Dan lebih penting lagi: keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Karena itu, jika hendak menguji keislaman seorang presiden, saya kira jangan melihat seberapa sering presiden berbicara tentang Islam. Lihatlah seberapa serius dia dengan kekuasaannya memperlakukan orang yang paling lemah secara adil.
Kekuasaan bagi seorang presiden tidak boleh diniatkan untuk membangun citranya sendiri, mencari pembenaran, dan mencari legitimasi.
Dan agama, ketika masuk ke dalam orbit kekuasaan, telah terbukti sangat mudah diajak bekerja sebagai humas kekuasaan.
Karena ayat pertama yang turun bukan perintah untuk berkuasa. Bukan perintah untuk menguasai. Bukan pula perintah untuk mengagumi pemimpin.
Ia dimulai dengan: Iqra. Bacalah.
Sebelum manusia menjalankan kuasanya, ia diperintahkan membaca. Sebelum manusia menghakimi orang lain, ia diperintahkan memahami. Sebelum manusia mengklaim kebenaran, ia diperintahkan belajar.
Dan Ketika akal mati (ketiadaan ilmu) disaat kita memegang kekuasaan, manusia sedang berada di ambang penyembahan baru.
Mungkin bukan menyembah patung. Tetapi menyembah jabatan, simbol, figur, partai, uang, popularitas bahkan bisa jadi menyembah dirinya sendiri. Semua itu tentu saja bertentangan dengan inti tauhid.
Tauhid memiliki konsekuensi sosial dan politik yang sangat besar. Jika Tuhan satu, maka manusia tidak boleh mempertuhankan manusia. Jika Allah satu-satunya yang mutlak, maka tidak ada manusia yang boleh ditempatkan sebagai sumber kebenaran mutlak.
Tauhid pada akhirnya adalah pembebasan. Ia membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Tuhan. Maka sudah seharusnya membuat manusia merdeka dari rasa takut kepada kekuasaan.
Inilah mengapa hubungan ulama dengan penguasa harus selalu memiliki jarak.
Bila hubungan yang dibangun itu menghilangkan jarak maka yang dipertaruhkan bukan hanya independensi ulama.
Yang dipertaruhkan adalah representasi islam untuk mengatakan: Tidak kepada kezaliman, tidak kepada kesewenang-wenangan, tidak kepada pembungkaman, dan tidak kepada segala bentuk belenggu yang membuat manusia kehilangan martabatnya.
Saya tentu sedikit berharap agar prabowo memahami ketiga obsesi besar Islam. Dengan demikian ia akan tahu bahwa rakyat bukan objek kekuasaan, bahwa kritik bukan ancaman, bahwa tidak ada manusia yang boleh diperlakukan sebagai sumber kebenaran mutlak. Termasuk dirinya sendiri.
Dan jika tiga hal itu benar-benar dipahami, maka seorang presiden tidak membutuhkan terlalu banyak orang untuk mengatakan bahwa dirinya Islami.
Editor : Fahrurrozi