Kebijakan Ekonomi Tanpa Imajinasi dan Panggilan Sejarah Kader HMI

Doc. Ilustrasi AI

Lenteramalang.com | OPINI - Setiap kali angka pertumbuhan ekonomi nasional diumumkan, narasi keberhasilan selalu digaungkan dengan percaya diri. Namun, jika kita menelusuri pasar tradisional, sentra UMKM, dan lahan pertanian daerah, realitasnya bertolak belakang. Ada keheningan yang mencekam: roda sektor riil berjalan lambat, bahkan stagnan.

Di akar rumput, para pelaku ekonomi tidak sedang bertumbuh, melainkan sekadar bertahan dari hari ke hari (survival mode). Petani kesulitan mengolah nilai tambah komoditasnya, pengrajin lokal tergerus barang impor murah, dan sarjana muda terdesak ke sektor informal yang minim perlindungan. Akar persoalan ini mendasar: pemerintah mengalami kebangkrutan imajinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi sektor riil.

Kebijakan Monoton dan Instan

Pendekatan kebijakan ekonomi masyarakat tidak pernah benar-benar beranjak dari pola lama. Pemerintah terjebak dalam paradigma birokratis yang mengandalkan dua solusi instan: bantuan sosial (bansos) dan jargon digitalisasi.

Bansos memang efektif meredam gejolak daya beli secara jangka pendek. Namun, menjadikannya tumpuan utama adalah kekeliruan fatal. Bansos hanya menunda lapar tanpa membangun kapasitas produksi. Utilitas bantuan surut tanpa meninggalkan penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Sementara itu, dorongan digitalisasi kerap disederhanakan sekadar memindahkan UMKM ke marketplace. Kebijakan ini dangkal karena mengabaikan persoalan mendasar di lapangan, seperti tingginya biaya logistik, minimnya akses modal, dan gempuran predatory pricing barang impor. Mengintegrasikan pelaku usaha lokal ke platform digital tanpa membenahi ekosistem produksi hanya menjadikan warga lokal penonton di lapaknya sendiri.

Terobosan Kebijakan Inovatif

Sektor riil membutuhkan intervensi kebijakan yang berani, berbasis teknologi, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator ekosistem melalui tiga terobosan kunci.

Pertama, industrialisasi perdesaan berbasis agritech. Kebijakan pertanian dan perikanan tidak boleh berhenti pada pembagian bibit atau pupuk. Negara harus memfasilitasi adopsi teknologi pengolahan di tingkat daerah agar nilai tambah komoditas dinikmati warga lokal.

Kedua, skema pembiayaan berbasis arus kas. Perbankan nasional harus dipaksa keluar dari paradigma kaku yang selalu menuntut agunan fisik. Penggunaan arus kas digital (invoice financing) harus diakui secara legal untuk membuka keran modal bagi wirausaha muda.

Ketiga, penguatan green jobs dan ekonomi kreatif. Anak muda di daerah membutuhkan ruang penciptaan kerja baru—mulai dari industri daur ulang, energi terbarukan skala komunitas, pelatihan disektor padat karya, penguatan keterampilan teknik industri hingga manufaktur kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik.

Panggilan Sejarah Kader dan Alumni HMI

Di tengah kebuntuan inovasi kebijakan publik ini, di manakah posisi insan akademis dan organisasi kepemudaan? Secara khusus, situasi ini merupakan panggilan sejarah bagi keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sebagai organisasi yang mengusung nilai insan akademis, pencipta, dan pengabdi, HMI tidak boleh terbiasa hanya riuh dalam panggung politik praktis. Kader dan alumni HMI harus kembali ke akar kerakyatan dengan menjadi pendorong utama ekonomi sektor riil.

Kader HMI di cabang dan daerah harus mentransformasi diri menjadi socio-entrepreneurs dan pendamping teknologi. Mereka dituntut memelopori pembentukan koperasi modern, mengintegrasikan rantai pasok lokal, dan membangun usaha sosial yang membuka lapangan kerja secara nyata.

Sementara itu, alumni HMI (KAHMI) di lini strategis—baik di birokrasi, parlemen, akademisi, maupun sektor swasta—memiliki tanggung jawab moral untuk merombak regulasi yang menghambat sektor riil. KAHMI harus mengawal lahirnya kebijakan yang memihak pengusaha lokal, memberikan proteksi pasar domestik, serta menyediakan jaringan permodalan dan pendampingan bagi kader-kader muda. Sinergi antara keberanian gagasan kader muda di lapangan dan daya dorong kebijakan alumni di tingkat pusat adalah kunci untuk membongkar kebekuan ini.

Penutup

Indonesia tidak akan menjadi negara maju jika sektor riilnya dibiarkan tumbuh secara alami tanpa pengawalan kebijakan yang inovatif. Pemerintah harus menyadari bahwa memajukan ekonomi masyarakat butuh keberanian merevolusi cara berpikir, bukan sekadar merawat rutinitas birokrasi. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa—termasuk kader dan alumni HMI—turun tangan meretas kebuntuan ini demi kesejahteraan rakyat di akar rumput.

Penulis : M. Ilham Alfath K (Intelektual Muda / Kader Himpunan Mahasiswa Islam)
Editor   : Amrozi