 |
| Ketua DPRD Kab. Sumenep Menemui Massa Aksi (Doc. Istimewa) |
Lenteramalang.com|SUMENEP - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Spire of Justice menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sumenep, Kamis (13/08) pagi, mendesak Pemerintah segera menyusun regulasi terkait pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Sumenep.
Koordinator Lapangan Aksi, Jemmy Kurniawan, mengatakan aksi tersebut berangkat dari keresahan mahasiswa terhadap persoalan LGBT. Landasan gerakan didasarkan pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang menempatkan LGBT sebagai ancaman non militer.
“Pertama, gerakan ini adalah bentuk iktikad menerjemahkan amanat perpres dalam konteks kedaerahan terhadap potensi ancaman non militer di kabupaten Sumenep,” ujar Jemmy saat diwawancarai, Kamis (13/08).
Menurutnya harus ada harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam satu nafas, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan universal sementara pemerintah daerah mengartikulasikan sesuai kebutuhan daerah, maka daripada itu setelah melihat kondisi sosial akhir - akhir ini, perda LGBT wajib dihadirkan sebagai bentuk kepastian hukum.
Sementara itu Hilal Hidayat salah satu orator menyampaikan dalam orasinya, "banyak landasan argumentasi akan urgensi pembentukan Perda ini, salah satunya adalah kondisi sosio- religius masyarakat Sumenep dan cita hukum Indonesia yang menjujung tinggi nilai fitrah kemanusiaan"
Taufiqurrahman selaku korlap II juga menyatakan dengan tegas dalam statementnya, "kesalahan berulang akan menjadi kebenaran, jika LGBT dibiarkan, jangan harap generasi Sumenep akan menghasilkan manusia cemerlang"
Spear of justice melakukan orasi secara bergantian sekitar 1 jam kemudian masuk keruang DPRD melanjutkan penyampaian aspirasi. ketua DPRD dan perwakilan komisi IV menyambut massa aksi beserta jajaran perwakilan Dinkes dan Disdik.
Sempat terjadi kekecewaan seperti yang disampaikan jemmy kurniawan selaku korlap aksi atas ketidakhadirannya Satpol-PP dan Dinsos. Bahkan sempat keluar pernyataan " jika Dinsos dan Satpol-PP tidak hadir, kami hari ini juga akan demo kantor Dinsos dan Satpol-PP" ujar jemmy kurniawan. Karena memang sebelumnya pada surat Spear of Justice yang dilayangkan, meminta kehadiran Dinkes, Disdik, Dinsos dan Satpol-PP, guna mendengar aspirasi yang massa aksi sampaikan.
Namun aksi demonstrasi berakhir dengan damai, dengan penandatanganan pakta integritas kesepakatan tuntutan mahasiswa dengan ditandatangani DPRD dan instansi seperti Dinsos, Dinkes, Disdik dan Satpol-PP.
(ri/red)