 |
| Foto Ilustrasi : Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Doc. CNN) |
Lenteramalang.com | Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Anggaran tersebut masuk dalam pos anggaran pendidikan yang totalnya mencapai Rp 820,9 triliun.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026).
"Kaitannya untuk MBG sekitar Rp 240 triliun untuk MBG," ujar Purbaya.
Program MBG pada 2027 ditargetkan menjangkau sekitar 60,6 juta penerima manfaat. Anggaran ini menjadi salah satu komponen utama dari total belanja sektor pendidikan tahun depan.
Selain MBG, Purbaya memaparkan sejumlah alokasi anggaran pendidikan lainnya. Program Indonesia Pintar (PIP) mendapat alokasi Rp 15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa.
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dianggarkan Rp 17 triliun bagi 1,1 juta mahasiswa. Anggaran ini disiapkan untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi kelompok kurang mampu.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda senilai Rp 2,7 triliun. Selain itu, renovasi sekolah dan madrasah menyasar 12.215 unit dengan anggaran Rp 18,2 triliun.
"Untuk pembangunan 7 sekolah unggul Rp 2,7 triliun, renovasi sekolah Rp 18,2 triliun, pembangunan 100 SR Rp 32,9 triliun," jelas Purbaya.
Pembangunan 100 sekolah rakyat (SR) beserta operasional 166 SR lainnya mendapat kucuran dana Rp 32,9 triliun. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan di berbagai daerah.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut membenarkan alokasi anggaran MBG tahun depan. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor DJP.
"(anggaran) Rp 240 triliun sementara. Nanti kita lihat jika refocusing," kata Zulhas.
Zulhas menambahkan, jumlah penerima manfaat program MBG pada 2027 diperkirakan lebih besar dari data yang dipaparkan Purbaya. Ia menyebut angka penerima manfaat berkisar 70 juta orang.
Angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah seiring proses refocusing anggaran. Pemerintah akan terus mengevaluasi alokasi tersebut menjelang penetapan anggaran final.
(*/red)