Lenteramalang.com - Sebuah spanduk yang merendahkan perjuangan mahasiswa dibentangkan oleh demonstran di depan gedung DPRD Kota Malang melalui gerakan yang mengaku gerakan pendukung Prabowo Gibran. Spanduk itu bertuliskan “USIR MAHASEWA YANG MENGAKU MAHASISWA DARI BUMI AREMA.” Tulisan itu seakan ditujukan kepada mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah. Dalam media sosialpun fenomena pelabelan “MAHASEWA” ini juga seringkali terlihat disebuah komentar. Sebuah itilah yang mengandaikan bahwa gerakan mahasiswa tidak lagi bergerak atas dasar idealisme, melainkan karena pesanan dan kepentingan tertentu.
Fenomena ini sesungguhnya tidak sekadar mencerminkan perbedaan pandangan politik. Fenomena ini juga menunjukan gejala yang lebih serius, yaitu kecenderungan untuk mendeligitimasi kritik dengan menyerang identitas pengkritiknya. Perdebatan itu tidak lagi diarahkan pada benar atau salah sebuah kebijakan, melainkan pada motif pihak yang mengkritik. Padahal dalam negara deomokrasi, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Bahkan seorang filsuf asal jerman, Jurgen Habermas, itu menyebutkan bahwa public sphere atau ruang publik, yaitu ruang tempat warga negara dapat berdiskusi atau menyampaikan kritik secara rasional guna menyelsaikan problem. Dalam ruang publik yang sehat, sebuah pendapat itu dinilai berdasarkan kekuatan argumenya, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikanya.
Dalam ruang publik bahwa mahasiswa juga bagian dari itu, mahasiwa bukan sekadar peserta didik yang mengejar gelar akademik, tetapi juga kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya kekuasaan. Karena itu, sejarah Indonesia mencatat bagaimana mahasiswa berulang kali hadir sebagai kekuatan korektif terhadap negara ketika kebijakan dianggap menjauh dari kepentingan rakyat dan mahasiwa menjadi lembaga pengawas ketika fungsi pengawasan dilembaga legislatif tidak lagi berjalan efektif.
Dalam padanagan filsuf Antonio Gramsci, kelompok intelektual memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara gagasan dan realitas sosial. Mahasiswa dapat dipahami sebagai bagian dari intelektual organik yang tidak hanya memproduksi pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga terlibat dalam pergulatan persoalan masyarakat. Ketika mereka turun ke jalan menyampaikan kritik, tindakan tersebut bukanlah penyimpangan dari identitas kemahasiswaan, melainkan salah satu manifestasi dari peran sosial yang melekat pada dirinya.
Karena itu, pelabelan "MAHASEWA" menjadi problematis. Tuduhan tersebut sering kali muncul tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Pelabelan tersebut berfungsi untuk melemahkan legitimasi kritik tanpa perlu menjawab substansi kritik itu sendiri. Yang diserang bukan argumen, melainkan karakter pengkritiknya. Jika pola semacam ini terus dipelihara, demokrasi akan kehilangan salah satu unsur terpentingnya, yakni kemampuan melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Setiap kritik akan dicurigai sebagai pesanan, setiap protes akan dianggap sebagai transaksi, dan setiap perbedaan pendapat akan diperlakukan sebagai ancaman. Akibatnya, ruang publik berubah dari arena pertukaran gagasan menjadi arena saling menuduh.
Tentu mahasiswa tidak selalu benar. Kritik mereka dapat dipatahkan, analisis mereka dapat diuji, dan tuntutan mereka dapat diperdebatkan. Namun bantahan terhadap mahasiswa seharusnya dilakukan dengan data, argumentasi, dan diskusi terbuka. Demokrasi tidak pernah mengajarkan bahwa kritik harus dibungkam melalui stigmatisasi.
Pada akhirnya, persoalan utama bukanlah apakah mahasiswa yang turun ke jalan adalah "MAHASEWA" atau bukan. Persoalan utamanya adalah apakah bangsa ini masih mampu membedakan kritik yang perlu dijawab dengan fitnah yang sengaja diciptakan untuk menghindari perdebatan. Sebab demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang sanggup menghadapi kritik dengan argumentasi.
Penulis : La_