.jpeg)
Lenteramalang.com - Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat bahwa negara telah mengalami pergolakan yang cukup hebat dalam berbagai hal, ekonomi, hukum, dan kekuasaan. Sebelumnya, kekuasaan yang lahir dari rahim Reformasi ini tampak mengalami regresi hebat dari koridor demokrasi menuju kekuasaan neo-Orba yang sangat represif. Anggapan ini bukan merupakan pemancar yang tak berdasar, melainkan kondisi tatkala membaca negara setidaknya pada satu setengah tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pasalnya, banyak sekali pembungkaman yang terjadi, entah di media sosial melalui para buzzer yang sangat masif, bahkan jika dikalkulasi jumlahnya ratusan ribu yang terdiri dari beberapa akun fiktif atau second account. Belum lagi percobaan teror di dunia nyata kepada para aktivis ataupun para pengkritik rezim Prabowo-Gibran. Dari mulai Andrie Yunus yang mengalami teror penyiraman air keras hingga yang terbaru Tyo Ardianto yang kendaraannya dipasangi alat pelacak. Belum lagi beberapa media yang telah bergabung dalam barisan pemerintahan, yang sebelumnya profesional dan vokal memberitakan kondisi negara yang carut-marut, kini mulai merapat ke pelukan penguasa.
Akibatnya, jarang sekali kita lihat hari ini, setidaknya di media sosial, media-media yang sebelumnya sangat profesional berubah menjadi media penjilat penguasa. Entah apa motivasinya, barangkali selaras dengan yang diucapkan oleh presiden hari ini beberapa tahun lalu dalam podcast-nya bersama Najwa Shihab bahwa bisnis tidak dapat berjalan lancar ketika tidak berada dalam kekuasaan.
Semua kekacauan ini bersumber dari satu hal, bahwa pendekatan pemerintahan hari ini cenderung pendekatan yang melemahkan sipil, melalui pemberian tugas berlebih di luar kapasitas kepada tentara dan polisi, yang mulai diberikan tugas untuk merambah kinerjanya ke ranah sipil. Dari mulai ikut dalam deforestasi yang terjadi di Papua sampai bahkan mengurusi hal yang bukan menjadi kapasitasnya, yakni proyek MBG dan koperasi desa. Janji kampanye 19 juta lapangan pekerjaan sepertinya akan sangat jauh dari kata terealisasi, kecuali janji tersebut memang direncanakan untuk para pasukan loreng dan partai cokelat.
Kerja-kerja rezim hari ini telah mulai bergerak ke arah pemerintah yang otoriter dan diktator, terbukti dengan teror-teror yang dilakukan kepada para aktivis, mahasiswa, dan orang-orang yang menentang pemerintahan hari ini. Jika pembungkaman terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin kekuasaan hari ini akan mengarah pada kekuasaan tirani, kekuasaan yang tidak memberikan kebebasan bagi para rakyatnya, seperti masa Orde Baru yang sepertinya pendekatannya mulai kita lihat pada rezim hari ini.
Dimulai dari aspek ekonomi, kata Bertrand Russell, kekuasaan ekonomi mampu membeli propaganda dan media informasi sehingga informasi yang diberikan kepada rakyat merupakan informasi-informasi yang disaring dari kondisi asli yang diberitakan, sehingga segala bentuk informasi yang dikonsumsi oleh rakyat merupakan informasi yang sangat berbeda dari kenyataannya. Dan itu mulai kita lihat hari ini, banyak sekali media-media yang mulai enggan memberikan informasi terkait kondisi negara yang semrawut. Bahkan demo yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis, mahasiswa, dan buruh tidak banyak yang memberitakan. Tentu ini merupakan hal yang janggal. Ini merupakan bukti bahwa ekonomi yang dipegang para oligarki yang berada dalam kekuasaan Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya dengan baik.
Kemudian beralih pada aspek militer, Bertrand Russell juga mengatakan kekuasaan atas militer ini sangat penting untuk menciptakan negara otoriter, menciptakan kekuasaan tanpa persetujuan, karena militer dapat menghimpun kekuatan yang berada dalam satu komando. Hari ini kita telah melihat realitasnya, militer mulai masuk ke ruang-ruang sipil, menduduki posisi strategis, mengurusi pertanian, perkebunan, bahkan sektor-sektor ekonomi, dan kemarin mulai turun mengamankan demonstrasi. Hal ini tentu sangat teramat berbahaya sebab pendekatan militer sangat berbeda dengan sipil. Militer dididik dengan keras dan disiplin tinggi untuk kondisi-kondisi tertentu seperti perang dan darurat militer, ataupun bencana alam, misalnya seperti yang terjadi di Aceh. Penempatan militer dalam ruang-ruang sipil ditakutkan merupakan cara-cara rezim untuk memberikan ketakutan dan ancaman kepada masyarakat dan aktivis khususnya, untuk meredam suara mereka dengan tindakan-tindakan represif yang digunakan, persis pada masa Orde Baru.
Sehingga hal ini perlu menjadi kekhawatiran. Kemanakah rezim akan membawa Indonesia tercinta ini? Menuju kekuasaan tanpa batas seperti Orde Baru atau Generasi Emas 2045. Inilah yang dimaksud Russell dengan Naked Power, apabila kekuasaan ekonomi dan militer digabungkan akan menjadi kekuasaan diktator dan otoriter. Sebab keduanya memiliki hubungan yang erat.
Tugas kita sipil hari ini adalah “menjinakkan kekuasaan” agar prediksi-prediksi Russell di atas tak pernah terjadi di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan menguatkan demokrasi kita, bukan demokrasi formalitas seperti pemilu, tetapi demokrasi yang memang benar-benar menjamin keamanan dan kemerdekaan, serta mengembalikan kekuasaan tertinggi pada rakyat, dengan cara turut memilih pemimpin-pemimpin yang kompeten dan mengedepankan meritokrasi. Kemudian penempatan orang-orang yang tepat di setiap pos pemerintahan, tidak boleh hanya diisi oleh kelompok-kelompok tertentu, agar tercipta check and balance dalam bernegara. Karena kontrol sipil atas ekonomi dan militer dapat mencegah munculnya para pemimpin tiran.
Penulis : A. Baihaqie
Editor : Amrozi