 |
| Foto Penulis: Dede Setiawan, M.Ag. | Alumni HMI Komisariat Ushuluddin Cabang Kabupaten Bandung |
Lenteramalang.com | OPINI - Muktamar PBNU ke-35 di Jombang menyisakan banyak catatan untuk dibedah. Di sini, saya bilang Muktamar PBNU, sebagai bentuk demarkasi antara NU Struktural (petinggi dan elit PBNU) dan NU Kultural (masyarakat rural pedesaan yang ber-Islam secara generasional lewat tradisi) yang terlihat makin jelas perbedaannya.
Muktamar yang menjadi hajatan pembuka Abad Kedua usia NU ini justru riuh oleh hal-hal pragmatis: intrik politik, “paket-paketan” kandidat via kurir penguasa, perdebatan moral-etis antara bashirah (mata hati) dan bisyarah (amplop), hingga gontok-gontokan antar-alumni organisasi mahasiswa ekstra kampus.
Dari sekian riak politik itu, kalkulasi soal mana “alumni HMI” dan mana “alumni PMII” terasa paling menggelikan. Kanda-kanda dan Sahabat-sahabat sekalian, mari jujur: jika suksesi kepemimpinan di tubuh organisasi keagamaan terbesar ini masih diukur dari warna baju Ormek, kita ini sebenarnya sedang memamerkan betapa amatir dan kerdilnya diri kita dalam mengelola agenda keumatan dan kebangsaan.
Saat negara-negara Muslim lain — seperti Iran — mampu berdiri tegak menjaga kedaulatan nasionalnya di tengah benturan geopolitik dan tekanan embargo Barat, umat Islam di Indonesia justru masih sibuk debat kusir soal klaim sejarah receh: siapa mempengaruhi siapa, siapa yang lebih dulu lahir, dan siapa yang paling sah mewakili NU. Ini bukan sekadar miris, tetapi juga tanda bahwa kita sedang mengalami kebangkrutan visi jangka panjang.
Common Ground HMI-PMII
Sebagai Nahdliyyin fil ‘Amali atau NU Kultural — meskipun nama saya beberapa kali tercecer dalam struktur Banom — posisi saya adalah “NUHMI” (NU tapi HMI). Berada di posisi ini artinya harus siap menerima tatapan underestimate dan skeptisisme dari kawan-kawan sendiri.
Ada semacam dogma tak tertulis bahwa orang NU yang masuk HMI akan serta-merta luntur ke-NU-annya. Musabab historisnya klasik: HMI kadung dituduh sebagai underbouw Masyumi, sementara NU secara resmi keluar dari Masyumi pada 1952 karena perbedaan pandangan politik.
Namun, mengunci identitas seseorang hari ini berdasarkan sengketa politik era 1950-an adalah tindakan yang tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang sedang diperebutkan oleh alumni kedua ormek ini dalam PBNU? Legacy? Prestise? Atau sekadar klaim eksistensi demi melapangkan jalan patronase politik-ekonomi?
Jika alasannya adalah pertarungan kekuasaan jangka pendek, maka benar kata Gen-Z Skena sekarang: “Ya elah, dunya bro, dunya!”
Dalam pengamatan saya selama ini, persamaan di antara kedua kelompok ini sejatinya jauh lebih fundamental ketimbang perbedaannya. Tuhan yang disembah sama; Nabi yang diakui sama (walau di HMI ada pengecualian kecil: Master of Training atau Instruktur BPL kadang memosisikan diri bak ‘nabi kecil’ saat menguji peserta Training, wkwkwkw); Kitab Suci-nya sama, Kiblat-nya sama, dan persaudaraan-nya pun sama.
Bahkan jika diadu pada tataran gagasan dasar, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang berintikan Iman-Ilmu-Amal, tidak berbenturan dengan Nilai-Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII yang menekankan Dzikir-Fikir-Amal Sholeh. Keduanya hanya berbeda artikulasi bahasa untuk memperjuangkan hal yang serupa.
Lagipula, saat malaikat Munkar dan Nakir datang menginterogasi kita di alam kubur kelak, mereka tidak akan menanyakan: “Kamu dulu HMI atau PMII? Udah LK-II atau PKD belum?”
Rekonsiliasi Epistemik
Sudah saatnya kita menyudahi sindir-menyindir nir-produktif ini dan beralih ke kolaborasi nyata, baik secara epistemik maupun aksi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa gagasan-gagasan besar lahir dari dialektika yang saling melengkapi, bukan dari klaim kebenaran tunggal.
Nurcholish Madjid (Cak Nur) menjadi simbol Modernisasi Islam dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi garda terdepan dalam gagasan Pribumisasi Islam, adalah contoh hidup dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya mengisi ruang kosong khazanah pemikiran Islam melalui pendekatan masing-masing, tetapi menuju satu muara yang sama: keislaman yang ramah dan keindonesiaan yang inklusif.
Meski satu waktu, Gus Dur pernah berkelakar dengan bertanya “apa bedanya HMI dan PMII?” kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Lalu Gus Dur menjawab:
“Kalau HMI (berpolitik) selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sementara PMII tak pernah tahu tujuannya, apalagi caranya.”
Kelakar itu tampak menjadi komedi ironis, saat disandingkan dengan ucapan Cak Imin baru-baru ini, yang bilang kalau NU mengalami keterpurukan selama 5 tahun terakhir, gara-gara dipimpin Alumni HMI. Membuktikan bahwa kelakar Gus Dur, bisa jadi benar adanya.
Mari kita tanya diri kita Kanda/Yunda/Sahabat/Sahabati: bukankah kita bersepakat jika tujuan akhir dari dinamika ini adalah terwujudnya Masyarakat Madani? Jika kader HMI berikhtiar menjadi Insan Kamil dan kader PMII berjuang menjadi Ulul Albab, bukankah kedua idealitas bentuk manusia tersebut merupakan modal utama untuk menuntaskan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia?
Mari kita sudahi pembatasan kerdil ini. Yakinkan dengan Iman dan Dzikir, Usahakan dengan Ilmu dan Fikir, lalu Sampaikan dengan Amal Sholeh. Hanya lewat sintesis inilah kita bisa membentuk pribadi yang bertaqwa, berintelektual, profesional, serta mampu mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.
(Fer/red)
Tags
opini