 |
| Foto Penulis. [M. Daud Al-Furqan], Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jombang |
Lenteramalang.com | Ada kebiasaan lama dalam wacana politik kita, situasi ketika sebuah institusi dianggap mengalami kemunduran, yang dicari bukan akar masalahnya, melainkan kambing hitam yang paling mudah dijangkau. Pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut kemunduran Nahdlatul Ulama disebabkan oleh kepemimpinan yang diisi oleh alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah contoh mutakhir dari kebiasaan itu. Pernyataan ini menarik untuk dibedah bukan karena kontroversinya, tetapi karena bagaimana nalar publik kita masih sering keliru membaca hubungan antara asal-usul seseorang dan kualitas kepemimpinannya.
Genetic Fallacy dalam Balutan Sentimen Organisasi
Dalam logika dasar, ada yang disebut genetic fallacy, yaitu kekeliruan berpikir yang menilai benar-salah atau baik-buruk sesuatu semata dari asal-usulnya, bukan dari isi dan kinerjanya. Menyimpulkan bahwa kemunduran sebuah organisasi keagamaan sebesar NU disebabkan oleh almamater organisasi mahasiswa para pemimpinnya adalah bentuk paling jernih dari kekeliruan ini. Kepemimpinan dinilai dari visi, kebijakan, tata kelola, dan hasil kerja nyata, bukan dari forum kaderisasi yang diikuti seseorang puluhan tahun sebelum ia menduduki jabatan.
Jika logika ini dibiarkan menjadi wacana publik yang dianggap wajar, maka setiap kegagalan kebijakan bisa dengan mudah dialihkan menjadi persoalan identitas kelompok. Ini berbahaya, sebab ia mengalihkan perhatian dari evaluasi substantif program kerja, transparansi keuangan, regenerasi kepemimpinan yang menjadi sekadar perang simbol antar organisasi mahasiswa yang sesungguhnya sama-sama lahir dari rahim perjuangan bangsa.
HMI dan Sejarah yang Sering Dilupakan
Ironisnya, tuduhan bahwa HMI "tidak tumbuh dari bawah" yang dahulu disebutkan sama cak imin juga justru berlawanan dengan catatan sejarah. HMI lahir pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta, digagas Lafran Pane bersama 14 mahasiswa lain, di tengah gejolak revolusi kemerdekaan dan perpindahan ibu kota akibat agresi militer Belanda. Kader-kadernya bahkan turut mengangkat senjata mempertahankan Republik yang masih seumur jagung, dan kemudian berperan menghadapi pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Ketika PKI dan organisasi sayapnya mendesak Presiden Soekarno membubarkan HMI pada pertengahan 1960-an, Soekarno justru menyebutnya sebagai alat revolusi. Negara pun akhirnya mengukuhkan Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 155/TK/Tahun 2017.
Ini bukan organisasi yang lahir di ruang istana atau tumbuh dari fasilitas kekuasaan. Ini organisasi yang lahir di kampus, dari mahasiswa yang merasakan langsung beratnya penjajahan, dan besar melalui perjuangan tanpa privilese. Independensinya dari partai politik sejak awal berdiri justru menjadi alasan mengapa alumninya kemudian tersebar ke berbagai partai, organisasi keagamaan, dan profesi. Dari Nurcholish Madjid, Akbar Tanjung, Mahfud MD, Jusuf Kalla, hingga banyak nama lain. Keberagaman afiliasi ini semestinya dibaca sebagai keberhasilan HMI menjalankan fungsinya sebagai ruang pembentukan kepemimpinan nasional lintas golongan, bukan sebagai bukti bahwa organisasi ini "berjarak dari akar rumput".
Rivalitas yang Wajar, Delegitimasi yang tidak Perlu
Perlu ditegaskan, rivalitas antara HMI dan PMII bukan hal baru. Sejak di kampus, kedua organisasi ini memang kerap bersaing dalam gagasan dan pengaruh, dan itu wajar dalam dinamika demokrasi mahasiswa. Persaingan semacam ini, jika dijaga dalam koridor yang sehat, justru memperkaya wacana keislaman dan kebangsaan kita. Yang problematik bukan rivalitasnya, melainkan ketika rivalitas itu bergeser menjadi delegitimasi sejarah yang menafikan fakta bahwa HMI, sama seperti PMII, lahir dari perjuangan riil, bukan dari privilese.
Yang membuat pernyataan Cak Imin lebih perlu dicermati adalah posisinya hari ini. Bukan lagi sekadar aktivis atau politisi biasa, melainkan pejabat publik setingkat menteri koordinator. Pada level itu, setiap ucapan memiliki bobot yang berbeda. Guyonan yang mungkin lumrah di forum internal alumni bisa menjelma menjadi framing publik yang keliru bila terus diulang tanpa koreksi, apalagi jika dikaitkan dengan sebab-akibat kemunduran institusi sebesar NU, yang menaungi puluhan juta jamaah dan jam'iyyah.
Kembali ke Substansi
Jika memang ada evaluasi yang layak dilakukan terhadap kepemimpinan NU lima tahun terakhir, evaluasi itu semestinya dilakukan secara terbuka dan berbasis data. Bagaimana capaian program, bagaimana tata kelola kelembagaan, bagaimana regenerasi kader, dan bagaimana NU merespons tantangan zaman. Semua itu adalah pekerjaan rumah yang jauh lebih produktif untuk didiskusikan ketimbang menautkannya pada almamater organisasi mahasiswa para pemimpinnya.
HMI, sebagaimana PMII dan organisasi mahasiswa Islam lainnya, adalah bagian dari rumah besar pergerakan Islam Indonesia. HMI tidak berkepentingan membalas kegaduhan dengan kegaduhan serupa. Yang lebih dibutuhkan bangsa ini adalah wacana publik yang matang mengenai kritik yang berbasis argumen, bukan generalisasi yang menyasar identitas kolektif. Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah organisasi keagamaan atau bangsa sekalipun sejatinya tidak pernah ditentukan oleh dari almamater mana pemimpinnya berasal, melainkan oleh sejauh mana ia mampu menerjemahkan sejarah perjuangannya menjadi kerja nyata hari ini.
Editor : Amrozi