 |
| Foto : ilustrasi AI |
Lenteramalang.com | OPINI - Politik sering dibayangkan sebagai salah satu jalan untuk mengabdi kepada negara. Namun, berbeda dengan jalur pengabdian yang lebih institusional seperti birokrasi, militer, atau profesi lainnya, politik memiliki aturan main yang jauh lebih cair. Dalam jalur yang institusional, setidaknya ada tugas, pangkat, gaji, jenjang karier, dan batas-batas yang relatif jelas. Politik tidak selalu bekerja seperti itu.
Institusi politik memang ada, tetapi partai dan lembaga yang berbeda bisa memiliki aturan main yang berbeda. Perbedaan zaman dan rezim juga bisa mengubah jalan seseorang untuk naik. Ada yang berproses dari PAC sampai menjadi petinggi partai.
Ada juga yang hampir 20 tahun masih berada di posisi itu-itu saja. Sebaliknya, ada yang baru memulai tetapi langsung mendapat posisi tinggi, bahkan melangkahi senior-seniornya karena lahir sebagai anak seorang petinggi partai. Oleh karena itu, identitas dan jalan politik juga tidak selalu diwariskan secara lurus. Seseorang yang lahir dari rahim “perjuangan” belum tentu sepanjang hidup berada pada kendaraan yang sama. Bisa saja ia menjadi ronin lalu berpindah ke kendaraan yang amat free-trade karena merasa ruang berkembangnya justru berada di sana. Sebaliknya, tradisi keluarga yang dahulu identik dengan suatu kendaraan belum tentu masih menemukan rumah pada kendaraan yang sama puluhan tahun kemudian. Kendaraan berubah, zaman berubah, orang-orang di dalamnya juga berubah. Pada akhirnya, ruang berkembang, akses, dan struktur kesempatan politik sering kali lebih menentukan daripada silsilah ideologis semata.
Persoalannya menjadi menarik bagi mereka yang berada di tengah-tengah. Mereka bukan “korea” dalam terminologi Bambang Pacul yang benar-benar harus melenting dari bawah, tetapi juga bukan kelas atas atau anak keluarga politik yang sejak lahir memiliki massa loyalis, jaringan elite, ataupun bahan bakar yang cukup untuk bertarung sendiri. Mereka mungkin punya pendidikan, pekerjaan, dan political awareness, tetapi belum tentu punya galah.
Posisi kelas menengah dalam politik akhirnya menjadi serba tanggung. Cukup mandiri untuk tidak mudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada seorang patron, tetapi tidak cukup kuat untuk bertarung sendirian. Punya keresahan dan merasa memahami isu, tetapi belum tentu memahami gaya, pergaulan, dan aturan informal elite. Punya penghasilan, tetapi bukan kekayaan yang bisa dibakar untuk membangun mesin politik. Ceruk inilah yang menurut saya menarik: kelas menengah yang melek politik, tetapi tidak memiliki infrastruktur sosial dan ekonomi yang membuat mereka mudah masuk dan bertahan di dalam politik.
Sebagai orang Jakarta, dengan jenjang legislatif daerah yang tidak berlapis kabupaten/kota seperti di banyak daerah lain, dan berstatus kelas menengah, saya merasakan persoalan tersebut sebagai pengalaman nyata. Namun, posisi serba tanggung ini tentu bukan hanya milik saya. BPS pada 2024 mencatat kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 66,35% penduduk dan menyumbang 81,49% konsumsi masyarakat. Besar sebagai pasar, tetapi belum tentu terorganisasi sebagai kekuatan politik yang besar. Bagi orang-orang yang hidup dari gaji dan masih mencari kepastian karier, masuk politik juga membawa pertanyaan yang sangat banal: penghidupannya bagaimana dan dari mana?
Dalam kasus saya, pertanyaan itu yang masih menahan saya untuk menjadi anggota partai politik dan sahih menjadi politisi. Hal seperti ini yang membuat saya berpikir, sebenarnya berpolitik itu bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, atau justru menjadi ladang mencari pekerjaan? Entah stafsus, TA, komisaris, dan jabatan-jabatan appointed lainnya.
Kegamangan semacam ini ternyata bukan persoalan baru. Dalam Politics as a Vocation, Max Weber membedakan mereka yang hidup “for politics” dengan mereka yang hidup “off politics”. Weber bahkan mengingatkan bahwa kalau politik hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang sudah independen secara ekonomi, rekrutmen elite politik akan cenderung plutokratis.
Lebih dari satu abad kemudian, pertanyaan itu rasanya tetap relevan bagi sebagian kelas menengah profesional: bagaimana seseorang bisa punya panggilan dan keresahan politik ketika pada saat yang sama masih membutuhkan gaji bulanan untuk menghidupi keluarga, membangun karier, dan mencari kepastian hidup? Masalah saya mungkin hanya satu contoh dari kegamangan tersebut. Saya sendiri masih belum tahu hidup dari apa kalau politik menjadi kerja utama.
Saya membayangkan ada ceruk kelas menengah melek politik yang mengalami kegamangan serupa. Mereka memahami politik karena berangkat dari awareness, entah dari berita, buku, kampus, atau media sosial, lalu dari sana tercipta sebuah keresahan. Mereka mungkin bisa dipersonifikasi sebagai mas atau mba Sudirman yang sehari-hari lebih sibuk memikirkan hidup dan karier sendiri, walaupun kerap tergugah ketika mahasiswa turun aksi menuju Bundaran HI. Lalu ketika pulang naik KRL, kita kembali mempertanyakan hidup, karier, dan negara sambil mendengar Hindia atau Perunggu.
Orang-orang seperti kami biasa hidup dari gaji karena bekerja. Belum terbayangkan bagi kami untuk hidup dari proposal ke proposal, begitu juga hidup dari jatah rente, entah berbentuk SPPG atau jatah tambang. Sedangkan, dalam politik, terutama politik Indonesia, yang mahal adalah biaya sosialnya. Mulai dari biaya ngopi untuk entertain yang bisa keluar hampir tiap hari, sampai proposal yang masuk tiada henti. Masalahnya mungkin bukan kelas menengah tidak punya keresahan politik; cara hidup pekerja bergaji memang belum tentu kompatibel dengan political lifestyle yang menuntut kita selalu hadir, punya social cost, dan kadang tidak punya sumber pendapatan yang jelas.
Kalau analogi ini ditarik ke politik, kondisi sebagian aspiring politician kelas menengah mungkin mirip dengan musisi skena indie Jakarta yang muncul kuat pada akhir 2010-an yang kini menguasai banyak festival serta playlist musik tanah air. Dulu, citra populer rockstar lekat dengan image putus sekolah, hidup berantakan, sampai berbagai penyimpangan sebagai kesahihan menjadi musisi. Namun, musisi skena indie sekarang justru bisa memiliki LinkedIn yang mentereng.
Saya meyakini salah satu embrionya dapat dilihat dari Efek Rumah Kaca yang “tidak membawa lagu cinta melulu”, lalu milieu yang serupa terasa berlanjut ke Barasuara dan generasi setelahnya. Warna itu kemudian terasa nyambung dengan entitas yang sekarang menjadi raja festival seperti Perunggu, .Feast, Hindia, sampai Reality Club. Feast berangkat dari lingkungan FISIP UI, sementara Perunggu lama dikenal sebagai band pekerja kantoran. Intinya, banyak musisi skena ini tidak perlu cosplay menjadi rockstar generasi lama untuk sah menjadi musisi.
Lihat saja musisi-musisi di dalamnya. Puti Chitara dari Barasuara pernah berkuliah di Jepang, sementara Marco Steffiano menempuh pendidikan musik di Los Angeles. Di Perunggu, personifikasinya bahkan lebih literal. Maul Ibrahim sebelum menjadi musisi
penuh waktu pernah bekerja sebagai product manager, termasuk di GoPay, lalu menjadi Head of Product. Adam Adenan punya latar profesional di finance, serta pernah mendapat beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi di Inggris. Mereka bukan figur yang harus meninggalkan dunia pendidikan dan profesional untuk membuktikan kesahihan sebagai anak band. Justru pengalaman pendidikan dan pekerjaan itu ikut menjadi bagian dari milieu mereka sebagai musisi.
Apa poinnya? Ada perubahan milieu dalam skena musik Jakarta. Musisi tidak lagi harus tampil dengan arketipe rockstar generasi lama. Ada generasi yang membawa pendidikan tinggi, pengalaman korporat, kehidupan pekerja kantoran, dan political awareness mereka sendiri ke atas panggung. Mereka lebih socially dan politically aware. Dari band dan musisi yang saya sebutkan, amat jarang terdengar gosip-gosip seperti stereotip rockstar dulu. Justru kontroversi lebih sering muncul dari opini isu sosial-politik yang keluar dari mulut mereka, yang seharusnya tidak mengagetkan kalau Anda mencermati lirik-lirik dan visual-visual kritis ketika mereka manggung, terutama Feast.
Namun, kondisi ekonomi tetap memaksa mereka untuk terus ngamen dari festival ke festival demi mencukupi hidup. Sistem royalti kita belum sepenuhnya menjadi sumber penghidupan yang reliable bagi banyak musisi. Iklan dan panggung masih menjadi moda utama untuk mencari penghidupan. Ini juga yang dulu membuat Perunggu lama mempertimbangkan untuk menjadi musisi tulen dan resign dari pekerjaan masing-masing. Musisi profesional setidaknya pernah punya model “shift malam”: bekerja pada siang hari, nge-band setelah pulang kantor. Calon politisi kelas menengah belum tentu punya mekanisme serupa.
Begitu juga dengan politisi di tanah air. Ongkos politik dan biaya sosial tinggi, sementara pendanaan partai politik terbatas dan pastinya akan menjadi kontroversi kalau dinaikkan. KPK sendiri sudah lama mengingatkan bahwa biaya politik yang bisa mencapai miliaran dan ketergantungan pada donatur dapat menciptakan benturan kepentingan. Di titik ini, rente dan olah-olah program atau proyek bukan hanya soal moral individu; ada insentif struktural yang membuat godaannya besar.
Makanya, kadang terasa seperti semua pemain menyimpan file yang suatu hari bisa dibuka lewat audit atau penegakan hukum. Di satu sisi, proposal selalu berdatangan, dan konstituen sering menganggap politisi pasti kaya, yang akhirnya menambah tekanan agar politisi terus punya uang untuk dibagikan.
Pada akhirnya, dalam sistem seperti ini, kasus korupsi mudah dibaca sebagai senjata politik karena hampir setiap pemain seakan punya dosa yang suatu hari bisa dibuka. Terlebih lagi jika Anda menjadi seorang politisi di dalam kekuasaan yang perang antar-faksinya amat runcing. Dalam versi paling sinisnya, kemarin Anda foya-foya karena bangun SPPG dan merasa aman pasca setoran ke orang yang namanya tidak bisa disebutkan, besoknya Anda kena tangkap aparat karena ternyata menyetor ke orang yang salah.
Kemudian, kelas menengah Jakarta yang woke seperti saya ini hanya menjadi riak-riak saja. Mewarnai media sosial karena pasang foto ijo-pink pada Agustus lalu, lalu ujungnya menjadi satu statistik kecil di dashboard media monitoring penguasa; kalau apes, menjadi bahan profiling lalu di-doxxing. Di jalan ketika aksi pun, kami hanya riak-riak tidak terorganisir yang mudah dicegah untuk sampai ke Bundaran HI. Pencapaian kami mungkin hanya berhasil membuat kesal Kepala Bakom dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Di satu sisi, para korea-korea mulai mendapat galah dan arena pertarungan menjelang Pemilu 2029. Anak-anak elite generasi ketiga yang berumur 20–30-an sudah mulai masuk ke struktur partai pasca dikuliahkan di luar negeri. Kelas menengah yang sok pintar, sok ngerti, dan sok idealis ini kemudian meratapi nasibnya yang gajinya stagnan dan ditolak LPDP sambil pulang kantor mendengar lagu “Ini Abadi”, berharap hari esok akan lebih baik, tapi justru seperti kata Biru Baru, “hari ini aku kalah lagi”. Kalau kelas menengah hanya ramai di timeline tanpa punya struktur, keresahan kami akan terus berakhir sebagai sentimen tanpa representasi.
Pertanyaannya kemudian adalah soal siapa yang akan merepresentasikan ceruk kelas menengah kalau mereka sendiri tidak pernah benar-benar masuk ke dalam politik. Politik tidak seharusnya hanya melihat kelas bawah sebagai konstituen terbesar yang perlu dipedulikan secara elektoral, tetapi juga perlu menciptakan mobilitas sosial yang nyata seperti menguatkan dan memfasilitasi kelas menengah, sembari mendorong sebanyak mungkin kelas bawah untuk naik menjadi kelas menengah. Ukuran keberhasilannya adalah memperbesar kesempatan untuk naik kelas dan mencegah kelas menengah terus turun kelas.
Kita sudah terbiasa mendengar cerita politisi yang merupakan anak petani, nelayan, asisten rumah tangga, buruh, atau bahkan pernah menjalani pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi kita juga perlu mendengar cerita politisi dari kalangan orang biasa kota. Mereka yang harus tinggal di Cisauk ketika berkantor di Sudirman, dulu bersekolah di sebuah SMA negeri karena berharap mendapat kuliah jalur undangan, lalu pada akhir pekan menikmati hidup dengan main futsal atau nonton konser Hindia setelah menabung tiga bulan.
Seperti halnya musisi-musisi skena indie, meminjam kata Efek Rumah Kaca bahwa “Pasar Bisa Diciptakan”, saya berharap bisa tercipta kumpulan politisi dan pemilih kelas menengah yang saling beresonansi. Mereka memilih dan tergerak karena keresahan, dengan minim mobilisasi berbasis materi dan patronase. Seperti musisi indie yang tidak perlu cosplay menjadi rockstar generasi lama, kelas menengah juga tidak harus pura-pura menjadi orang lain untuk dianggap sah berpolitik.
Mungkin, hal tersebut bisa tercapai ketika politik kita sudah bersahabat dengan kalangan profesional dan pekerja kantoran untuk memiliki “shift malam” dalam wujud partai politik. Seperti halnya Perunggu dulu merupakan “band pulang kantor” dan pada weekend, politik seharusnya juga bisa menjadi “kegiatan setelah pulang kantor”.
Patut diingat bahwa politik bukan cuma soal merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga soal menjalankan kekuasaan. Mas-mbak kantoran di Sudirman dan Kuningan bukan otomatis lebih pantas berkuasa, tetapi mereka sudah punya modal kerja yang bisa dibawa ke politik, seperti terbiasa dengan target, deadline, anggaran, stakeholder, menulis, dan mengeksekusi sesuatu. Menurut saya, modal seperti itu lebih sehat untuk dikembangkan daripada hidup dari proposal ke proposal, atau belum matang tetapi tiba-tiba dicalonkan untuk melanjutkan kekuasaan orang tuanya.
Namun, begitulah hidup. Pada tingkat personal, saya memang penakut dan cemen, belum berani menjadi anggota partai politik. Sedikit di lubuk hati saya masih membuka peluang untuk ikut CPNS lalu menjadi orang berseragam yang pada jam pulang kantor meresapi lagu “33x” setelah diomelin Pak Kabag, yang setidaknya dalam bayangan saya terasa lebih jauh dari arena kriminalisasi politik walau hidup penuh repetisi.
Saya rasa kegamangan seperti ini juga tidak sepenuhnya unik. Bagi orang-orang yang masih harus membangun karier dan mencari kepastian penghidupan, pilihan antara jalur profesional, birokrasi, atau politik bukan hanya perkara idealisme, tetapi juga soal seberapa besar ketidakpastian hidup yang sanggup ditanggung. Apalagi in this economy, ketika hidup makin mahal, masa depan makin tidak pasti, dan ada yang tampaknya lebih doyan pidato daripada memberi kepastian.
Tapi, mungkin jika memang hidup membawa saya untuk terus konsisten di jalur pendekar ini, saya tengah menjalani jalan sunyi. Ketika kawan-kawan korea saya sudah bergalah, ketika kawan-kawan anak ketum, bendum, sekjen sudah menyusupi struktur partai, saya memilih untuk fokus bekerja dulu, mencari S2, dan mengembangkan diri pada hal-hal yang relevan.
Mungkin ini bukan jalan tercepat untuk naik dalam politik. Bagi orang yang tidak lahir dengan galah, massa, ataupun kekayaan sendiri, membangun kompetensi dan kemandirian ekonomi terlebih dahulu mungkin justru menjadi salah satu cara agar suatu hari bisa masuk politik tanpa sepenuhnya menggantungkan hidup kepada politik. Mungkin saya bodoh. Tapi saya rasa lebih penting untuk belajar bekerja dulu. Sebab buat saya, sebelum belajar merebut dan mempertahankan kekuasaan, saya harus belajar bagaimana menjalankannya.
Penulis : M. Ramadhan
Editor : Amrozi