Mahasiswa Pertanyakan Transparansi Dana KKN Rp1 Juta Universitas Waskita Dharma 2026 Meski Surat Edaran Sudah Direvisi

Foto surat edaran terbaru Univeraitas Waskita Dharma

Lenteramalang.com - Polemik biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Universitas Waskita Dharma Tahun 2026 masih menjadi perhatian mahasiswa. Setelah sebelumnya menuai kritik karena surat edaran tidak mencantumkan besaran biaya, pihak kampus kini menerbitkan surat edaran terbaru yang menetapkan biaya pendukung KKN sebesar Rp. 1.000.000 per mahasiswa. Meski demikian, mahasiswa masih mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut karena belum disertai rincian alokasi anggaran.

Revisi surat edaran tersebut dinilai sebagai langkah positif karena menunjukkan adanya respons terhadap masukan mahasiswa. Namun, sejumlah mahasiswa menilai penyebutan nominal biaya saja belum cukup untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang semestinya diterapkan oleh institusi pendidikan.

Salah seorang mahasiswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa mahasiswa tidak hanya membutuhkan informasi mengenai besaran biaya, tetapi juga penjelasan mengenai peruntukan dana yang dibayarkan.

"Mahasiswa tidak hanya ingin mengetahui berapa yang harus dibayar, tetapi juga untuk apa dana itu digunakan. Transparansi anggaran menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan," ujarnya.

Hingga saat ini, surat edaran terbaru yang diterbitkan kampus belum memuat rincian penggunaan biaya pendukung KKN. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan mahasiswa mengenai dasar penetapan nominal yang harus dibayarkan setiap peserta.

Mahasiswa tersebut menilai transparansi seharusnya tidak berhenti pada penyampaian angka nominal. Menurutnya, penjelasan mengenai alokasi anggaran justru menjadi bagian utama yang dibutuhkan agar mahasiswa memahami dasar penetapan biaya tersebut.

"Transparansi tidak berhenti pada angka Rp1.000.000. Transparansi justru dimulai ketika kampus mampu menjelaskan untuk apa setiap rupiah itu digunakan. Tanpa penjelasan tersebut, wajar apabila mahasiswa mempertanyakan dasar penetapan biaya pendukung KKN. Dalam satu kelompok terdapat 10 mahasiswa sehingga total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp10 juta," katanya.

Mahasiswa berharap pihak Universitas Waskita Dharma dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai komponen pembiayaan KKN, termasuk alokasi dana untuk setiap kebutuhan kegiatan. Menurut mereka, keterbukaan informasi akan membantu menghindari kesalahpahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap kebijakan yang diterapkan kampus.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dinilai menjadi bagian penting dalam tata kelola yang baik. Penyampaian rincian penggunaan anggaran tidak hanya memberikan kepastian kepada mahasiswa sebagai peserta KKN, tetapi juga memperkuat komitmen kampus dalam membangun tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh sivitas akademika.

Pewarta : Amrozi
Editor     : M Ali Makki