 |
| Konsolidasi & Mimbar Kebebasan BEM Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) Malang (Doc: BEM UIBU) |
Lenteramalang.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) Malang mendesak pemerintah segera memprioritaskan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, dalam kebijakan pendidikan nasional. Tuntutan tersebut disampaikan melalui Mimbar Bebas BEM UIBU sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pendidikan yang dinilai belum memperoleh perhatian optimal.
Pernyataan sikap itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta DPR RI Komisi X. BEM UIBU menilai kebijakan anggaran negara perlu ditata ulang agar lebih berpihak kepada tenaga pendidik.
Ketua BEM UIBU, Amrozi, mengatakan guru merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, kesejahteraan guru tidak boleh terus dikesampingkan di tengah berbagai program prioritas pemerintah.
"Kami tidak menolak program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memastikan guru memperoleh perhatian yang layak karena mereka adalah pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Amrozi.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM UIBU menyoroti sekitar 2,3 juta guru non-ASN yang masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan. Mahasiswa menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya keberpihakan negara terhadap tenaga pendidik.
Selain itu, BEM UIBU menyoroti besarnya alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun per hari. Menurut mereka, sebagian anggaran negara seharusnya juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta memperbaiki fasilitas pendidikan.
"Pendidikan tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran. Investasi terbesar bangsa justru dimulai dari ruang kelas dan dari kesejahteraan para guru yang setiap hari mendidik generasi penerus," kata Amrozi.
BEM UIBU juga mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk penggusuran maupun perusakan fasilitas sekolah yang terjadi akibat proyek pembangunan. Pemerintah diminta memberikan pemulihan terhadap sekolah yang terdampak agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
Selain kenaikan upah guru honorer, mahasiswa turut menuntut kepastian status kepegawaian, jaminan sosial, jaminan kesehatan, serta perlindungan hukum yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka juga meminta mahasiswa, organisasi guru, dan masyarakat sipil dilibatkan secara aktif dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan pendidikan.
Amrozi menegaskan BEM UIBU akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapat respons nyata dari pemerintah. Menurutnya, keberpihakan terhadap guru merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
"Perjuangan ini bukan semata-mata untuk guru, tetapi untuk masa depan pendidikan Indonesia. Selama kesejahteraan guru belum menjadi perhatian serius, kami akan terus menyuarakan aspirasi ini melalui berbagai ruang demokrasi yang konstitusional," tegasnya.
Editor : M. Ali Makki