Lenteramalang.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Arah dan Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi" di Sekretariat HMI Cabang Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Atas Nomor 101, Klojen, Kota Malang, Jumat (26/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh nasional Dr. Idham Holik, S.P., M.Si., Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2022–2027, sebagai narasumber dalam diskusi mengenai arah demokrasi dan sistem kepemiluan Indonesia pascareformasi.
Dalam forum tersebut, HMI Cabang Malang menyoroti sejumlah persoalan demokrasi yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bangsa, salah satunya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak boleh kembali mengalami penundaan. Menurutnya, pemerintah bersama DPR RI harus segera membahas RUU tersebut secara serius, transparan, dan menjamin partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) hingga disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Salah satu isu penting di republik saat ini adalah Rancangan Undang-Undang Pemilu. Hingga hari ini RUU Pemilu belum jelas kabarnya. Padahal pada 2025 lalu sudah masuk Prolegnas, namun gagal dibahas. Tahun 2026 RUU Pemilu kembali dimasukkan ke agenda Prolegnas. Kami HMI Cabang Malang mendesak agar RUU tersebut segera dibahas secara serius, transparan, dan meaningful participation hingga tuntas disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu yang demokratis untuk rakyat. Rakyat sudah merasa berkali-kali ditipu oleh dewan perwakilannya di Senayan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa para legislator lebih memprioritaskan kepentingan pragmatis partainya semata dan mengabaikan kepentingan rakyat terhadap perbaikan sistem pemilu," tegas Mirdan.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi Politik HMI Cabang Malang, M. Farhan H., menilai demokrasi Indonesia saat ini masih berada dalam tahap konsolidasi. Menurutnya, perkembangan demokrasi politik dalam satu dekade terakhir justru menunjukkan gejala kemunduran yang ditandai dengan semakin dominannya kekuasaan eksekutif dibandingkan lembaga negara lainnya.
"Saat ini Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi demokrasi, baik di bidang politik maupun bidang yang lain seperti ekonomi dan sosial budaya. Dari sisi demokrasi politik, kita sebagai nation state telah mencoba berbagai model. Sayangnya, mengacu pada beberapa temuan pemikir demokrasi, demokrasi politik Indonesia satu dekade terakhir berjalan mundur. Hal ini ditandai dengan fenomena executive heavy, di mana eksekutif terlalu dominan tanpa pengawasan yang memadai. Di sisi lain, cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif semakin melemah seperti macan ompong. Ini merupakan kegagalan sistem yang memerlukan evaluasi menyeluruh dalam sistem kepemiluan kita," ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembangunan Demokrasi Politik HMI Cabang Malang, Fahrur Rozi, berpandangan bahwa Indonesia perlu terus mencari model demokrasi politik yang ideal agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud melalui sistem pemilu yang berkualitas.
"Indonesia harus berupaya mencari model paling ideal dalam demokrasi politik agar pemimpin yang terpilih di berbagai cabang kekuasaan benar-benar mewakili kedaulatan rakyat secara utuh. RUU Pemilu harus segera dibahas secara formal dan melibatkan segenap elemen masyarakat agar menghasilkan Undang-Undang Pemilu yang berkualitas serta betul-betul hadir untuk rakyat, bukan untuk oligarki dan para rente," pungkas Fahrur.
Melalui FGD tersebut, HMI Cabang Malang berharap pembahasan RUU Pemilu menjadi prioritas pemerintah dan DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia pascareformasi. Selain menjadi ruang bertukar gagasan bersama Komisioner KPU RI Dr. Idham Holik, forum ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi pembaruan sistem kepemiluan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pewarta : Taufiqurrahman
Editor : M. Ali Makki