HMI Cabang Malang Turun Aksi: Tuntut Reformasi POLRI dan DPR

Aksi Demonstrasi HMI Cabang Malang
(Dokumentasi : Lapmimalang/Ali)

Malang, LAPMI - Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Malang gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi yang digelar pada Senin(01/09/25) ini mendapatkan penjagaan ketat dari aparat, baik Polisi dan juga TNI.

Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang(HMI), terdiri dari berbagai Komisariat se Cabang Malang. Massa aksi menuntut reformasi dan evalusasi secara menyeluruh pada tubuh POLRI dan DPR. Secara rinci begini tuntutan yang dibawa oleh massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) sebagai berikut:

• POIN TUNTUTAN DPR

1. Copot anggota DPR yang tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang membuat kegaduhan.

2. Audit Independen DPR secara menyeluruh terhadap keuangan legislatif mencakup fasilitas, tunjangan dan penggunaan anggaran.

3. Evaluasi dan reformasi institusi DPR secara menyeluruh.

4. Mendesak pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset.

5. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR

•POIN TUNTUTAN POLRI

1. Reformasi institusi Polri secara menyeluruh.

2. Copot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.

3. Usut tuntas kematian ojol dan demonstran yang menjadi korban.

4. Usut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil.

Aksi yang terdiri dari ratusan kader HMI Cabang Malang ini berjalan dengan kondusif tanpa adanya pergerakan agresif atau melakukan perusakan. Namun dari pantauan di lokasi, tampak banyak orang berpakaian serba hitam di belakang Mahasiswa. Kondisi serupa juga terlihat di sisi kanan dan kiri barisan Mahasiswa sore itu.

Mirdan Idham selaku Ketua Umum HMI Cabang Malang menyatakan bahwa aksi mereka murni untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk menciptakan kekacauan.

“HMI berdiri untuk menyuarakan aspirasi. Apabila ada pihak yang berharap terjadi chaos dari kami, itu tidak akan pernah terjadi karena kami tidak punya niat untuk memporak-porandakan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, ia menegaskan bahwa, HMI akan terus mengawal dan memfollow up tuntutan-tuntutan yang diterima hingga ke ranah pusat.

"Dan kita juga, setelah selesai tanda tangan ini, teman-teman HMI Cabang Malang akan terus memfollow up, dan kita ingin meminta komitmen dari DPRD ini, tidak hanya berupa pernyataan, tetapi ada follow up langsung yang itu diberitahu oleh teman-teman HMI Cabang Malang, kalau tuntutan ini sudah dikirim dan diup ke pusat. Karena kalau tidak begitu, tuntutan kita ini hanya sekedar tanda tangan dan selesai" Tegasnya.

Pewarta : M Ali Makki
Editor : Taufiqurrahman

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Sebuah Wacana Menjelang Pilkada 2024

Zul Fahmi Fikar (Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, HMI Cabang Malang) Kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seorang pemimpinnya, demikian pula Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) harus dijadikan sebagai proses demokrasi yang sehat, kita sebagai masyarakat awam harus mampu menghindari politik transaksional yang membudaya di bangsa ini, agar pemilihan kepala daerah mendatang lebih bersih dan jauh dari kata curang, kotor dan lain sebagainya. Karena 5 tahun ke depan bukan persoalan menang ataupun kalah dari kontestasi politik hari ini, akan tetapi bagaimana kita sama-sama fokus pada perubahan di setiap daerah yang kita tempati,berangkat dari itulah mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu jeli dalam menentukan pilihan, sebab dosa mendatang yang diperbuat oleh kepala daerah yang terpilih itu merupakan dosa besar kita bersama. 27 November 2024, pesta demokrasi akan diselenggarakan, yang mana kita sebagai masyarakat sama-sama berharap ...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...

LAPMI MEDIA

Cari Blog Ini