Pelantikan Pengurus HMI Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang Periode 2025/2026 Resmi Digelar

Foto bersama, Jajaran kepengurusan baru HMI Kom Syariah-Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, LAPMI 25 Juni 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang resmi melantik jajaran pengurus baru untuk periode 2025/2026. Acara pelantikan dilaksanakan pada Rabu, 25 Juni 2025, bertempat di Maliki Plaza, dan dihadiri oleh kader, alumni, serta perwakilan struktural organisasi HMI.

Sejumlah tokoh HMI turut hadir dan menyampaikan sambutan, di antaranya Ketua Umum demisioner HMI Komisariat Syariah-Ekonomi, Kanda Azik; Ketua Umum Koordinator Komisariat UIN Malang, Kanda Bayu; serta perwakilan dari HMI Cabang Malang, yakni Sekretaris Umum HMI Cabang Malang, Kanda Rifqy.

Dalam sambutannya, para pembicara menekankan pentingnya menjaga semangat kaderisasi, memperkuat solidaritas internal, dan meningkatkan kontribusi nyata HMI terhadap problematika sosial-ekonomi umat. Pelantikan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum konsolidasi dan penyegaran semangat juang kader.

Menjelang penutupan acara, kegiatan dilanjutkan dengan Stadium General yang disampaikan oleh Kanda Faiz Wildan, salah satu tokoh KAHMI UIN Malang. Dalam pemaparannya, beliau mengangkat isu aktual tentang peran strategis HMI dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, khususnya di tengah krisis etika dan tantangan ekonomi digital.

Pelantikan ini menandai awal perjuangan bagi pengurus baru di bawah kepemimpinan Kanda Wildan Pratama sebagai Ketua Umum. Diharapkan, kepengurusan ini mampu menjalankan roda organisasi secara progresif, adaptif, dan transformatif dalam menjawab tantangan zaman.

Penulis : Syauqi Mubarok
Editor : Muhammad Ali Makki

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Wacana Menjelang Pilkada 2024

Zul Fahmi Fikar (Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, HMI Cabang Malang) Kesejahteraan sebuah negara dilihat dari seorang pemimpinnya, demikian pula Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) harus dijadikan sebagai proses demokrasi yang sehat, kita sebagai masyarakat awam harus mampu menghindari politik transaksional yang membudaya di bangsa ini, agar pemilihan kepala daerah mendatang lebih bersih dan jauh dari kata curang, kotor dan lain sebagainya. Karena 5 tahun ke depan bukan persoalan menang ataupun kalah dari kontestasi politik hari ini, akan tetapi bagaimana kita sama-sama fokus pada perubahan di setiap daerah yang kita tempati,berangkat dari itulah mengapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu jeli dalam menentukan pilihan, sebab dosa mendatang yang diperbuat oleh kepala daerah yang terpilih itu merupakan dosa besar kita bersama. 27 November 2024, pesta demokrasi akan diselenggarakan, yang mana kita sebagai masyarakat sama-sama berharap ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...

LAPMI MEDIA

Cari Blog Ini