Sejarah Baru! PDBH Nasional LKBHMI HMI Cabang Jember Sukses Himpun 61 Kader Lintas Cabang, Komitmen Cetak Juris Muda Progresif dan Profesional

Sambutan Direktur utama LKBHMI HMI Cabang Jember, Nadhif Nur Rahmansyah (Doc. Istimewa)


Lenteramalang.com | Jember — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Jember kembali menunjukkan gebrakan progresif dalam dunia kaderisasi hukum. Belum genap tiga bulan sejak pelantikan kepengurusan, LKBHMI berhasil menyelenggarakan Pelatihan Dasar Bantuan Hukum (PDBH) Nasional 2026 yang menghimpun 61 kader HMI dari berbagai cabang, mulai dari Jember, Surabaya, Sidoarjo, hingga Malang.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 13–15 November 2026 di Hotel Greenhill Jember ini menjadi momentum penting dalam penguatan kaderisasi hukum HMI. Tidak hanya berhasil menarik antusiasme puluhan peserta lintas daerah, PDBH Nasional 2026 juga menghadirkan deretan narasumber dengan rekam jejak mumpuni, mulai dari mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), pimpinan dan mantan pimpinan LBH Surabaya, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, advokat senior ternama, hingga praktisi hukum muda.

Mengusung tema “Membumikan Keadilan, Meneguhkan Insan Cita: Membentuk Juris yang Progresif, Profesional, dan Berintegritas di Era Transformasi Digital”, kegiatan ini dirancang sebagai ruang penggemblengan intelektual, pembentukan karakter, dan penguatan keterampilan profesional bagi kader HMI yang dipersiapkan menjadi generasi pejuang keadilan masa depan.

Capaian 61 peserta merupakan salah satu prestasi besar dalam perjalanan penyelenggaraan PDBH di Jember. Tingginya antusiasme tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan kader terhadap pendidikan hukum yang berkualitas, aplikatif, dan relevan dengan tantangan profesi hukum masa kini.

Hadirkan Deretan Tokoh Hukum Berkaliber Nasional, dari Mantan Ketua YLBHI hingga Advokat Senior dan Akademisi Ternama. Keseriusan LKBHMI HMI Cabang Jember dalam menyelenggarakan PDBH Nasional 2026 terlihat nyata dari kualitas sepuluh narasumber yang dihadirkan. Para pemateri tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga pengalaman panjang dalam praktik advokasi, bantuan hukum, litigasi, pendidikan hukum, serta perjuangan akses keadilan bagi masyarakat.

Salah satu figur nasional yang menjadi sorotan adalah Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., tokoh advokasi nasional yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus YLBHI dan mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI Suara Advokat Indonesia (SAI).

Rekam jejak Patra dalam dunia bantuan hukum telah terbangun sejak pertengahan 1990-an. Ia pernah terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum di Palembang, Jakarta, hingga Aceh, sebelum dipercaya memimpin YLBHI pada 2006–2010. Pengalamannya dalam gerakan bantuan hukum, advokasi hak asasi manusia, dan organisasi profesi advokat menjadikannya figur dengan perspektif luas mengenai penegakan hukum di Indonesia.

Melalui materi “Anatomi Investigasi dan Pembuktian Kasus”, Patra memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya investigasi, konstruksi fakta, analisis alat bukti, dan strategi penanganan perkara.

Tidak kalah menarik, LKBHMI juga menghadirkan dua tokoh yang memiliki rekam jejak kepemimpinan di LBH Surabaya, yakni Habibus Shalihin, S.H., Direktur LBH Surabaya, dan M. Faiq Assiddiqi, S.H., mantan Direktur LBH Surabaya periode 2012–2018.

Habibus merupakan figur yang tumbuh dalam tradisi advokasi bantuan hukum publik dan memimpin LBH Surabaya sejak 2025. Melalui materi “Advokasi dan Bantuan Hukum Struktural”, ia memperkenalkan pendekatan advokasi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara individual, tetapi juga menyentuh akar ketimpangan sosial, relasi kekuasaan, dan berbagai persoalan struktural yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh keadilan.

Sementara itu, Faiq memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan lembaga bantuan hukum serta pendampingan masyarakat. Melalui materi “Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi”, ia memberikan perspektif mengenai strategi penanganan perkara, mekanisme pendampingan hukum, hingga penyelesaian persoalan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kehadiran para tokoh tersebut menjadi nilai tambah tersendiri. Peserta memperoleh kesempatan belajar dari figur-figur yang bukan hanya memahami hukum secara normatif, melainkan juga memiliki pengalaman langsung dalam dinamika perjuangan hak-hak masyarakat.

Dari kalangan akademisi, hadir Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., C.Med., akademisi senior Fakultas Hukum Universitas Jember yang memiliki kepakaran di bidang hukum ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta kajian hukum dan masyarakat. Aries juga memiliki rekam jejak dalam kepemimpinan akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Melalui materi “Pintu Filsafat Keadilan”, Aries memberikan fondasi filosofis mengenai hakikat keadilan, hubungan antara hukum dan moralitas, serta tanggung jawab seorang juris untuk tidak kehilangan orientasi kemanusiaan dalam memahami dan menerapkan hukum.

Selain itu, hadir Dr. Halif, S.H., M.H., akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga menjadi bagian dari tenaga pengajar Program Magister Ilmu Hukum. Melalui materi “Praktik Acara Pidana dan Penyelesaian Kasus”, Halif memberikan penguatan mengenai hukum acara pidana, mekanisme penanganan perkara, dan pentingnya ketepatan prosedural dalam proses peradilan.

Kualitas pelatihan juga diperkuat dengan kehadiran Ahmad Cholily, S.H., M.H., advokat senior ternama di Jember yang memiliki pengalaman dalam praktik penanganan perkara. Melalui materi “Praktik Acara Perdata dan Penyelesaian Kasus”, Ahmad Cholily membagikan perspektif praktis mengenai hukum acara perdata, strategi penyelesaian sengketa, serta keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan profesi advokat.

Dalam bidang perlindungan konsumen, hadir Freddy Andreas C., S.H., M.H., advokat sekaligus pengurus Yayasan Lembaga Advokasi Konsumen (YLAK) Jember. Melalui materi “Advokasi Perlindungan Konsumen”, ia memperluas wawasan peserta mengenai pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dan peran advokat dalam menghadapi berbagai bentuk kerugian masyarakat akibat praktik usaha yang merugikan.

PDBH Nasional juga menghadirkan Don Ramadhan Bawazir, S.H., advokat sekaligus pendiri Distrikdotco, melalui materi “Analisis Sosial dan Kebijakan Publik”. Materi tersebut memperkuat kemampuan peserta dalam membaca hubungan antara hukum, dinamika sosial, kebijakan pemerintah, serta kepentingan masyarakat.

Dari kalangan advokat muda, hadir Saka Dwi Saputra, S.H., yang membawakan materi “LKBHMI dan Etika Keprofesian”. Kehadirannya mempertegas bahwa keterampilan hukum harus selalu berjalan beriringan dengan integritas, independensi, profesionalitas, dan tanggung jawab etik.

Melengkapi rangkaian materi, Oky Nopy Saputra, S.E., S.H., seorang advokat, turut memberikan pembekalan melalui “The Art of Legal Negotiation”. Materi ini menekankan pentingnya keterampilan komunikasi, strategi negosiasi, dan kemampuan mencari penyelesaian hukum yang efektif.

Bertemunya mantan Ketua YLBHI, pimpinan dan mantan pimpinan LBH Surabaya, akademisi berpengalaman, advokat senior, dan praktisi hukum muda dalam satu forum menjadi bukti bahwa PDBH Nasional LKBHMI HMI Cabang Jember dirancang dengan orientasi kualitas yang serius. Bagi LKBHMI, menghadirkan narasumber terbaik bukan sekadar membangun kemeriahan agenda, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memberikan pendidikan hukum yang berkualitas bagi para kader.

Membumikan Keadilan: Hukum Tidak Boleh Hanya Tajam dalam Teks, tetapi Lemah di Hadapan Ketidakadilan. Secara filosofis, pelaksanaan PDBH Nasional 2026 berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai kumpulan norma, prosedur, maupun pasal-pasal yang hanya hidup dalam ruang akademik dan pengadilan.

Hukum harus hadir dalam kehidupan masyarakat, menjadi instrumen perlindungan hak, sekaligus memberikan jalan bagi mereka yang selama ini mengalami hambatan untuk memperoleh keadilan.

Tema Membumikan Keadilan mengandung pesan bahwa keadilan harus diterjemahkan dari gagasan filosofis menjadi tindakan konkret. Hukum harus mampu menjangkau masyarakat yang lemah secara ekonomi, rentan secara sosial, dan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.

Sementara itu, semangat Meneguhkan Insan Cita merupakan pengejawantahan tujuan perjuangan HMI dalam membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Dalam kerangka tersebut, kader hukum HMI tidak cukup hanya dipersiapkan menjadi sarjana hukum, hakim, jaksa, advokat, atau praktisi hukum yang unggul secara intelektual. Mereka juga harus tumbuh menjadi juris yang memiliki integritas, keberanian moral, dan kepekaan sosial.

Terlebih di era transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, kejahatan siber, digitalisasi pelayanan hukum, serta perubahan sistem peradilan menuntut generasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan kompas etik dan orientasi keadilannya.

Sebab hukum yang kehilangan integritas akan menjauh dari keadilan, sementara ilmu hukum yang kehilangan kepekaan sosial akan kehilangan makna pengabdiannya.

Opening Ceremony Dihadiri Kepala Bapenda Jember, Senior HMI, dan Mitra Strategis; Diapresiasi Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI.Rangkaian PDBH Nasional 2026 diawali melalui Opening Ceremony pada Jumat, 13 November 2026, yang berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat intelektual.

Agenda pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, sejumlah tokoh dan senior HMI Cabang Jember, serta mitra strategis LKBHMI yang terdiri atas para advokat alumni HMI di Jember.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi simbol kuatnya dukungan lintas generasi dalam membangun ekosistem kaderisasi hukum yang berkelanjutan. Lebih istimewa, penyelenggaraan PDBH Nasional 2026 turut mendapatkan apresiasi dari Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Bang Ibrahim Asnawi.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan moral bagi kepengurusan LKBHMI HMI Cabang Jember untuk terus meningkatkan kualitas kaderisasi, memperluas jejaring antar cabang, dan menghadirkan program-program yang memiliki kontribusi nyata bagi perkembangan dunia hukum.

Nadhif Nur Rahmansyah, Dua Bulan Dilantik Langsung Tancap Gas, dari Aksi Kemanusiaan hingga Gelar Pelatihan Nasional. Di balik penyelenggaraan PDBH Nasional 2026, terdapat semangat kepemimpinan yang dibangun oleh Nadhif Nur Rahmansyah, Direktur Eksekutif LKBHMI HMI Cabang Jember Periode 2026–2027.

Nadhif merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Jember yang menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dengan predikat cumlaude dan kini melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

Sejak masa mahasiswa, ia aktif dalam berbagai ruang pengembangan intelektual dan organisasi, termasuk HMI Komisariat Hukum, Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H), serta kegiatan kepemudaan dan pengembangan kepemimpinan.

Pengalaman dalam dunia organisasi, kajian hukum, serta pendidikan profesi advokat turut membentuk orientasi kepemimpinannya yang menempatkan kaderisasi, profesionalitas, dan pengabdian masyarakat sebagai prioritas utama.

Sejak dilantik pada September 2026, Nadhif bersama jajaran pengurusnya langsung bergerak melalui berbagai agenda penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas kader, kajian isu-isu hukum strategis, hingga aksi pendampingan hukum bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kontribusi nyata tersebut adalah keterlibatan LKBHMI dalam pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara cuma-cuma atau pro bono. Selain itu, LKBHMI juga aktif mengembangkan kajian mengenai persoalan pertambangan, tata ruang, kebijakan daerah, dan berbagai isu hukum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat Jember.

Dalam penguatan kapasitas internal, kepengurusan LKBHMI juga mendorong peningkatan kompetensi kader melalui kesempatan pendidikan dan pelatihan profesional, termasuk program pengembangan kompetensi legal auditor dan pelatihan paralegal.

Belum genap satu semester memimpin, Nadhif bersama kepengurusannya telah menunjukkan bahwa progresivitas organisasi bukan diukur dari seberapa lantang slogan disuarakan, melainkan dari seberapa nyata gagasan diterjemahkan menjadi gerakan dan pengabdian.

PDBH Nasional 2026 menjadi salah satu pencapaian terbesarnya pada fase awal kepemimpinan. Menghimpun 61 kader lintas cabang dengan menghadirkan deretan praktisi nasional, akademisi, dan advokat berpengalaman bukanlah agenda sederhana. Di balik pelaksanaannya terdapat kerja kolektif, konsolidasi organisasi, perluasan jejaring, serta komitmen untuk menghadirkan standar kaderisasi yang berkualitas.

Semua itu sejalan dengan visi kepemimpinan Nadhif, yakni “Tumbuh, Progresif, Profesional” Tumbuh dimaknai sebagai upaya memperbesar kapasitas kader dan kekuatan kelembagaan. Progresif berarti berani menghadirkan terobosan, gagasan kritis, dan aksi nyata yang menjawab kebutuhan zaman. Sementara Profesional menjadi komitmen untuk membangun organisasi yang disiplin, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kualitas.

Bagi Nadhif, jabatan dalam organisasi bukan sekadar simbol kepemimpinan, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kerja dan kontribusi. "Kita Tidak Boleh Hanya Mencetak Sarjana Hukum, tetapi Harus Melahirkan Pejuang Keadilan" tuturnya.

Menurut Nadhif, PDBH Nasional memiliki urgensi yang jauh lebih besar daripada sekadar pelaksanaan agenda pelatihan organisasi. PDBH merupakan ikhtiar mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keberanian untuk menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, terutama kelompok marginal, masyarakat miskin, serta mereka yang tidak memiliki sumber daya dan kekuatan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Bagi sebagian masyarakat, keadilan masih terasa jauh bukan karena mereka tidak memiliki hak, melainkan karena terdapat hambatan ekonomi, pengetahuan, dan akses terhadap pendampingan hukum.

Karena itu, Nadhif menekankan bahwa pendidikan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan karier individu, tetapi juga harus menanamkan tanggung jawab sosial kepada setiap calon profesional hukum.

“PDBH bukan sekadar ikhtiar mencetak kader yang memahami hukum, melainkan mempersiapkan calon-calon pejuang keadilan. Sebab di luar sana masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama mereka yang miskin, marginal, dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya. Mereka membutuhkan kehadiran orang-orang yang bukan hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki keberanian dan kepedulian untuk membela,” menjadi pesan yang ditekankan Nadhif dalam semangat penyelenggaraan PDBH Nasional.

Menurutnya, keberhasilan kaderisasi hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya kader yang kelak menjadi advokat, hakim, jaksa, atau profesional hukum lainnya, tetapi juga dari sejauh mana ilmu dan keterampilan mereka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita tentu ingin kader-kader HMI menjadi profesional hukum yang sukses dan memiliki kompetensi tinggi. Namun, yang tidak kalah penting, mereka harus memiliki hati nurani, integritas, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan. Jangan sampai kita melahirkan orang-orang yang hebat dalam memahami pasal, tetapi kehilangan kepekaan ketika melihat masyarakat mengalami ketidakadilan.” Baginya, profesi hukum bukan sekadar jalan untuk membangun karier, melainkan juga ruang pengabdian kemanusiaan yang mengandung tanggung jawab moral.

LKBHMI Hadir untuk Masyarakat Jember: Terbuka bagi Siapa Pun yang Membutuhkan Bantuan Hukum. Di bawah kepemimpinan Nadhif, LKBHMI HMI Cabang Jember juga berupaya mempertegas identitasnya sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi kaderisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memperluas akses keadilan.

Nadhif ingin memastikan keberadaan LKBHMI benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jember, terutama mereka yang selama ini menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi, konsultasi, maupun pendampingan hukum.

LKBHMI HMI Cabang Jember terbuka bagi siapa pun yang membutuhkan ruang konsultasi, edukasi, dan advokasi hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun identitas organisasi.

Semangat tersebut berpijak pada keyakinan bahwa keadilan merupakan hak setiap orang, bukan hak istimewa yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi.

Nadhif memandang bahwa LKBHMI harus hadir sebagai jembatan antara pengetahuan hukum dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi ruang pengabdian bagi kader-kader HMI yang memiliki kemampuan di bidang hukum.

“Kami ingin LKBHMI benar-benar hadir untuk masyarakat. Siapa pun yang membutuhkan akses bantuan hukum harus memiliki ruang untuk datang, berkonsultasi, dan mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. LKBHMI bukan hanya milik kader HMI, tetapi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya mereka yang selama ini kesulitan menjangkau keadilan” ungkapnya.

Komitmen inilah yang menjadi salah satu dasar penting penyelenggaraan PDBH Nasional 2026. Dengan memperkuat kompetensi kader sejak dini, LKBHMI berharap dapat membangun sumber daya manusia yang mampu terlibat secara bertanggung jawab dalam kerja-kerja edukasi hukum, pendampingan masyarakat, dan advokasi.

Dari Jember untuk Indonesia: Membangun Kawah Candradimuka Juris Muda yang Progresif dan Berintegritas. PDBH Nasional 2026 merupakan bagian dari visi besar LKBHMI HMI Cabang Jember untuk menjadi kawah candradimuka lahirnya juris-juris muda yang intelektual, progresif, profesional, dan berintegritas.

Melalui pertemuan antara kader muda dengan praktisi berpengalaman, LKBHMI berupaya menjembatani kesenjangan antara pengetahuan akademis dan realitas dunia hukum. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada konstruksi normatif hukum, tetapi juga pada pentingnya investigasi, pembuktian, keterampilan litigasi dan nonlitigasi, negosiasi, analisis kebijakan, dan strategi advokasi masyarakat.

Keterampilan tersebut harus dibangun beriringan dengan kesadaran bahwa seorang juris memiliki tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi keadilan, menghormati martabat manusia, dan menjalankan profesinya secara berintegritas.

Bagi LKBHMI, keberhasilan sebuah pelatihan tidak cukup diukur dari kemeriahan pembukaan, banyaknya peserta, atau besarnya nama narasumber yang dihadirkan. Keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada lahirnya kader-kader yang mampu mengimplementasikan ilmu, menjaga etika profesi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap persoalan hukum masyarakat.

Dari Jember, LKBHMI ingin membuktikan bahwa organisasi di tingkat cabang mampu membangun gerakan kaderisasi berskala nasional, menghadirkan tokoh-tokoh hukum berpengalaman, dan pada saat yang sama tetap berpijak pada persoalan kemanusiaan di tingkat akar rumput.

PDBH Nasional 2026 menjadi penanda bahwa semangat “Tumbuh, Progresif, Profesional” tidak berhenti sebagai slogan kepemimpinan, tetapi terus diterjemahkan melalui karya, pengabdian, dan langkah-langkah progresif organisasi. Sebab pada akhirnya, hukum tidak akan menemukan kemuliaannya hanya melalui mereka yang pandai menghafal pasal, tetapi melalui mereka yang memiliki ilmu, integritas, dan keberanian untuk menghadirkan keadilan bagi manusia.

PDBH Nasional 2026 bukan sekadar peristiwa kaderisasi. Ia adalah investasi intelektual, gerakan pengabdian, dan ikhtiar melahirkan generasi hukum masa depan yang siap berpikir, bergerak, dan berjuang untuk keadilan.

(*/red)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama