 |
| Ketua Umum HMI Cabang Malang sedang sambutan saat opening ceremony Governance Academy. Foto: Lapmigrafi. |
Lenteramalang.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan Governance Academy pada 6–8 November 2026. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Gedung UPT PTKS Kota Malang tersebut menjadi ruang pendidikan dan penguatan kapasitas kader dalam memahami tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta dinamika pembangunan daerah.
Mengusung tema “Pemuda Mengawal Kebijakan, Sekolah Tata Kelola Pemerintah Daerah”, Governance Academy dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat peran strategis pemuda dalam mengawal kebijakan publik.
Rangkaian pendidikan tersebut mencakup 11 materi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai inovasi kebijakan daerah berbasis riset dan bukti berkelanjutan, otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan, hubungan keuangan pusat dan daerah, hingga strategi pengawasan anggaran daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menilai keterlibatan pemuda dalam pembangunan harus ditopang oleh penguasaan pengetahuan, kemampuan membaca persoalan, serta keberanian menawarkan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Bagi kami, keterlibatan pemuda dalam pembangunan tidak cukup hanya melalui kritik, tetapi juga harus dibangun dengan penguasaan pengetahuan, kemampuan membaca persoalan, serta keberanian menawarkan gagasan dan solusi. Sebab, tujuan akhir dari pengawalan kebijakan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata,” Ujar Mirdan.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Malang, Rahmat Watimena, berharap seluruh peserta tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh melalui sebelas materi tersebut.
“Kita berharap seluruh peserta mampu mengaplikasikan dari 11 materi yang telah didapatkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengetahuan dan pengalaman selama mengikuti Governance Academy harus memiliki kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kapasitas yang telah dibangun perlu diterjemahkan menjadi kerja-kerja advokasi yang berpihak pada kepentingan publik.
“InsyaAllah apa yang kawan-kawan kerjakan, apa yang kawan-kawan dapatkan mampu melebur dengan masyarakat dan mengadvokasi seluruh kepentingan masyarakat hanya untuk sampai pada poin-poin dan nilai-nilai atau terdistribusinya kesejahteraan dan nilai keadilan,” ungkap Rahmat.
(*/red)