Langsung ke konten utama

Training HMI: Ruang Intelektual atau Sekadar Arena Relasi Kekuasaan?

Mijar Alif Fahmi(Demisioner Dirut LEPPAMI Malang)

Malang, LAPMI - Training di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selalu disebut sebagai jantung kaderisasi. Di sanalah kesadaran ditempa, idealisme diasah, dan masa depan organisasi dipersiapkan. Setidaknya, itu yang tertulis dalam buku pedoman dan sering diucapkan dengan nada khidmat di setiap pembukaan forum. Tetapi mari kita jujur sejenak tanpa protokoler, tanpa seremoni: apakah training hari ini benar-benar ruang intelektual, atau telah berubah menjadi arena relasi kekuasaan yang kebetulan memakai istilah “kaderisasi”?

Sejak awal, HMI tidak lahir dari ambisi kekuasaan praktis. Lafran Pane mendirikan HMI dengan misi mempertahankan Republik dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. “Mempertinggi derajat rakyat” tentu tidak mungkin dilakukan oleh kader yang miskin gagasan. Ia menuntut manusia yang berpikir, membaca, menganalisis, dan berani berbeda. Artinya, secara filosofis, training adalah ruang pembentukan nalar bukan ruang penguatan posisi.

Namun dalam praktik kekinian, kita sering menyaksikan paradoks yang lucu sekaligus menyedihkan. Forum diskusi yang seharusnya menjadi ruang adu argumen justru lebih mirip ruang konsolidasi. Yang diuji bukan kekuatan analisis, tetapi kekuatan afiliasi. Yang diperhitungkan bukan kualitas pemikiran, tetapi kedekatan struktural. Kita menyebutnya “forum ilmiah”, tetapi sering kali yang ilmiah hanya istilahnya.

Kita datang ke training untuk belajar berpikir kritis, tetapi pulang dengan keahlian membaca peta kekuatan. Kita membicarakan ideologi, tetapi lebih sibuk membahas konfigurasi. Kita mengutip teori, tetapi takut pada kritik. Seolah-olah berpikir kritis itu penting asal tidak terlalu kritis. Padahal, sebagaimana dikemukakan Paulo Freire, pendidikan harus membebaskan, bukan menundukkan. Training mestinya membangun kesadaran kritis (critical consciousness), bukan sekadar kesadaran struktural. Tetapi apa jadinya jika kesadaran kritis justru dianggap ancaman terhadap stabilitas forum? Maka yang tersisa adalah kesadaran administratif: hadir, duduk, dengar, selesai.

Dalam kerangka Jürgen Habermas, ruang publik ideal adalah ruang di mana argumen diuji berdasarkan rasionalitasnya, bukan berdasarkan siapa yang berbicara. Tetapi dalam beberapa forum, rasionalitas sering kalah oleh reputasi. Argumen yang lemah bisa terdengar kuat jika disampaikan oleh figur berpengaruh, sementara argumen yang tajam bisa dianggap mengganggu jika datang dari kader biasa. Kita mengaku egaliter, tetapi diam-diam hierarkis.

Lebih jauh, Nurcholish Madjid biasa sapaan akrab kader HmI (Cak Nur) berkali-kali menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan pembaruan dalam tradisi Islam. Ia mengingatkan bahwa stagnasi lahir dari ketakutan terhadap pemikiran baru. Jika training membatasi ruang kritik demi menjaga harmoni semu, maka kita sedang membunuh tradisi intelektual atas nama ketertiban. Kita menyebutnya “soliditas”, padahal bisa jadi itu hanya keseragaman yang dipaksakan.

Namun persoalan tidak berhenti pada forum yang kaku. Ada gejala lain yang lebih sunyi tetapi tak kalah mengkhawatirkan: luntur­nya tradisi membaca kader sebelum memasuki training. Dulu, menjelang training, kader sibuk mencari referensi, memperdebatkan buku, dan menyiapkan argumen. Kini, yang lebih sibuk dicari sering kali bukan buku, melainkan informasi siapa saja yang akan hadir dan bagaimana konstelasinya.

Budaya baca yang melemah ini berdampak langsung pada kualitas forum. Diskusi menjadi dangkal karena referensi minim. Argumen berputar-putar pada opini personal, bukan pada analisis berbasis literatur. Ide-ide yang muncul terdengar repetitif, bahkan klise. Kita berbicara tentang perubahan sosial tanpa membaca teori perubahan sosial. Kita mendiskusikan demokrasi tanpa memahami sejarahnya. Kita mengkritik kebijakan tanpa pernah menyentuh data.

Kita ingin forum bernas, tetapi enggan membuka buku. Kita ingin gagasan segar, tetapi malas memperkaya pikiran. Kita berharap training melahirkan intelektual, tetapi tidak menyiapkan asupan intelektualnya. Seolah-olah ide bisa tumbuh tanpa bacaan, seperti tanaman yang tak butuh tanah. Padahal tradisi intelektual tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari kebiasaan membaca, menulis, dan berdialog. Tanpa itu, training hanya menjadi ruang reproduksi narasi lama. Ide semakin minim karena referensi semakin tipis. Gagasan tidak berkembang karena bahan bakarnya habis.

Dalam perspektif Antonio Gramsci, organisasi yang progresif harus melahirkan intelektual organik kader yang mampu membaca realitas sosial dan mengartikulasikan kepentingan rakyat secara sadar. Tetapi bagaimana mungkin lahir intelektual organik jika minat baca merosot dan forum tak lagi menantang pikiran? Kita mungkin akan memiliki banyak kader yang pandai berjejaring, tetapi sedikit yang benar-benar mampu merumuskan gagasan. Kemirisan terbesar training hari ini adalah disorientasi. Training yang seharusnya menjawab kebutuhan pikiran kader justru sering lebih responsif terhadap kebutuhan politik sesaat. Materi disampaikan sebagai formalitas, diskusi berjalan sekadarnya, dan evaluasi lebih menekankan kelengkapan administrasi daripada kedalaman pemahaman. Penting acara selesai, foto terunggah, laporan terkirim. Soal apakah kader benar-benar tercerahkan, itu urusan belakangan.

Ironisnya, kita tetap bangga menyebut HMI sebagai organisasi intelektual. Kita mengutip sejarah panjangnya, menyebut nama besar para alumninya, dan berbicara tentang peran strategisnya dalam perjalanan bangsa. Tetapi kita lupa bahwa kebesaran itu dibangun oleh tradisi berpikir dan membaca, bukan oleh tradisi berbaris. Training ideal HMI seharusnya menjadi ruang yang benar-benar dialektis sekaligus literatif. Perbedaan tidak ditertibkan, tetapi dipertemukan. Kritik tidak dicurigai, tetapi dihargai. Dan sebelum forum dimulai, kader sudah diperkaya dengan bacaan, referensi, dan kerangka analisis. Training harus melahirkan output nyata tulisan, analisis kebijakan, gagasan advokasi yang berbasis literatur dan riset, bukan sekadar opini spontan.

Training adalah ruang adu gagasan, bukan adu kekuatan. Ia adalah tempat pikiran ditempa, bukan loyalitas diuji. Dan pikiran yang tak diberi makan oleh bacaan, cepat atau lambat akan kehilangan daya. Organisasi yang berhenti membaca dan berpikir, pada akhirnya hanya akan sibuk bergerak tanpa benar-benar tahu ke mana arah yang dituju.

Lalu Apa Solusinya?

Kritik tanpa solusi hanya akan menjadi keluhan berkepanjangan. Maka reorientasi training perlu langkah konkret:

1. Wajib Baca Pra-Training
2. Forum Dialektika Terstruktur
3. Output Intelektual Nyata
4. Evaluasi Substantif
5. Revitalisasi Budaya Literasi
6. Pisahkan Ruang Kaderisasi dari Kepentingan Praktis

Kembali kepada semangat Lafran Pane berarti mengembalikan kaderisasi sebagai proyek intelektual. Menghidupkan warisan Cak Nur berarti merawat kebebasan berpikir dan keberanian berbeda. Training harus menjadi ruang adu gagasan, bukan adu kekuatan. Jika tidak, kita hanya akan memiliki organisasi yang ramai bergerak tetapi sepi pemikiran. Kuat dalam struktur, tetapi lemah dalam gagasan. Dan organisasi yang kehilangan tradisi berpikir, cepat atau lambat, akan digantikan oleh mereka yang lebih serius membaca realitas.

Ayo Berpikir Bersama...!!

Penulis : Mijar Alif Fahmi
Editor   : Amrozi


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...