HMI Cabang Malang Desak Presiden Indonesia Tarik Diri dari Board of Peace

 

Ketua umum HMI Cabang Malang(Mirdan Idham)
/Dok: Istimewa

Malang, LAPMI - Lonjakan konflik di Timur Tengah yang semakin memanas menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menuai respons dari berbagai pihak di dalam negeri. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengambil sikap tegas dengan menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Ketua Umum HMI Cabang Malang menilai lembaga yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tersebut tidak lagi sejalan dengan semangat perdamaian sebagaimana tercantum dalam piagam pembentukannya. Dalam dokumen Board of Peace, terdapat sejumlah poin penting seperti perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta dorongan terhadap solusi dua negara di Gaza.

“Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sudah tidak lagi sejalan dengan semangat perdamaian sebagaimana tertuang dalam piagam pembentukannya. Di dalam dokumen tersebut jelas disebutkan komitmen untuk melindungi warga sipil, membuka akses kemanusiaan, serta mendorong solusi dua negara di Gaza. Namun, realitas politik hari ini justru menunjukkan arah yang bertolak belakang dari prinsip-prinsip itu,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Malang.

Menurutnya, situasi saat ini justru menunjukkan kontradiksi terhadap prinsip tersebut. Serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai memperlihatkan bahwa Board of Peace tidak mampu menjaga komitmen perdamaian sebagaimana dijanjikan.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia secara moral dan politik dianggap tidak lagi konsisten dalam mengawal perjuangan kemerdekaan Palestina,” Lanjutnya

HMI juga menyoroti struktur kepemimpinan Board of Peace yang disebut memberikan kewenangan besar kepada Donald Trump sebagai ketua seumur hidup, termasuk hak menunjuk dan menggantikan kepemimpinan. Mereka menilai hal tersebut berpotensi menjadikan Board of Peace sebagai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan bukan sebagai forum multilateral yang independen.

Selain itu, HMI mempertanyakan transparansi iuran keanggotaan yang dibayarkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

“Apakah benar iuran keanggotaan digunakan untuk mendukung agresi militer? Jika tidak, maka Presiden harus segera memberikan klarifikasi kepada rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional,” tegasnya.

HMI Cabang Malang juga menilai bahwa keuntungan strategis Indonesia sebagai anggota Board of Peace belum terlihat secara konkret. Masa keanggotaan yang terbatas, yakni tiga tahun, serta tidak adanya poin spesifik mengenai kondisi Gaza saat ini dinilai semakin memperlemah posisi Indonesia.

Lebih lanjut, HMI menyinggung pertemuan yang digelar di Istana pada 2 Februari 2026 yang turut mengundang sejumlah tokoh agama dan pimpinan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka meminta agar pemerintah juga melibatkan lebih banyak tokoh nasional untuk memberikan penjelasan terbuka terkait langkah konkret Indonesia ke depan.

“Istana wajib memberikan klarifikasi menyeluruh agar tidak muncul asumsi publik tentang adanya kebijakan yang tidak transparan,” tegasnya

Sebagai bentuk komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, HMI Cabang Malang menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi. Mereka juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan di wilayah Malang Raya apabila pemerintah tidak segera mengambil sikap tegas.

HMI menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga prinsip kemanusiaan dan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Sikap yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari komitmen organisasi untuk tetap menjaga prinsip kemanusiaan serta memastikan politik luar negeri Indonesia tetap berada pada koridor bebas dan aktif. Jangan sampai keanggotaan dalam suatu forum internasional justru mengaburkan arah perjuangan konstitusi dan komitmen terhadap perdamaian dunia,” Pungkasnya

Pewarta : Amrozi
Editor     : Ai Novia H