![]() |
| Sahidatul Atiqah (Kader HMI Cabang Malang) |
Malang, LAPMI - Benarkah perempuan dalam hal ini yg berproses di dalam tubuh HMI sudah mendapatkan haknya atau sesederhana apakah sudah ada ikhtiar dalam pemberian hak tersebut? Secara teori, penghargaan terhadap perempuan di HMI sudah ada, ini dibuktikan dengan adanya wadah khusus yang menampung wacana keperempuanan yaitu KOHATI sebagai LSO (lembaga Semi Otonom), namun apakah ini sudah cukup? Atau sudah sejalan dengan implementasinya? Mari nyalakan nalar kritis kita.
Ada banyak sekali fenomena-fenomena terjadi didalam tubuh himpunan yang menstimulus kita untuk kembali mempertanyakan, benarkah KOHATI sebagai gerakan subtansi dalam ikhtiar mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan ataukah hanya formalitas belaka? Menjadikan perempuan sebagai pewarna saja. Fenomena-fenomena tersebut antara lain:
Praktek Male Gaze
Male gaze adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara pandang atau perspektif laki-laki yang dominan dalam masyarakat patriarkal, di mana perempuan dilihat sebagai objek untuk dinikmati secara visual, seksual, atau sebagai target untuk dikontrol. Dalam konteks yang lebih luas, "male gaze" dapat merujuk pada cara pandang masyarakat yang melihat perempuan sebagai objek untuk dinikmati, dikontrol, atau dieksploitasi, bukan sebagai individu yang memiliki otonomi dan hak-hak yang sama.
Hari-hari ini, saya cukup prihatin dengan praktik male gaze yg terjadi di dalam tubuh HMI, bagaimana tidak? Ketika open recruitment tiba, perempuan adalah sasaran empuk sebagai sebuah objek untuk menarik calon anggota yg laki-laki, perempuan-perempuan cantik (standarisasi masyarakat perhari ini, putih, mulus tanpa noda dan dosa hehehehe) dijadikan garda terdepan untuk turun lapangan dan merekrut, dan bagi perempuan yg tidak sesuai dengan standarisasi kecantikan yg ada, merasa teralienasi.
Jika menggunakan perempuan sebagai objek untuk menarik anggota baru atau meningkatkan popularitas, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kontribusi mereka, Hal ini dapat memperkuat stereotip bahwa perempuan hanya memiliki nilai sebagai objek visual, bukan sebagai individu yang memiliki kemampuan dan potensi. Walaupun tidak semua tetapi praktik male gaze masih terjadi dan terkonstruk di dalam paradigma beberapa kader HMI.
Domestifikasi Peran HMI-Wati
Di ruang-ruang diskusi HMI, kita mengamini dan menggaungkan bahwa tugas domestik bukanlah tugas perempuan, tetapi kita mengkhianati sendiri dalam implementasinya. Kontradiksi ini bisa kita lihat ketika ada kegiatan di wilayah komisariat maupun cabang, HMI-wati ditempatkan di dalam sie konsumsi dan bidang PP sebagai SC (penanggung jawab) dari sie konsumsi itu sendiri. Sayangnya kita sebagai perempuan tak jarang mengamini hal tersebut, kalaupun ada yang memprotes, budaya dijadikan dalih seolah-olah budaya adalah ketetapan mutlak yang tidak dapat diubah, padahal secara konstitusional tidak ada dalih yg mengamanahkan perempuan harus ditempatkan dalam sie-sie tertentu.
Dikotomi Bidang untuk Laki-laki dan Perempuan
Praktik ini terjadi di dalam tubuh Himpunan, mengakar dan terlembaga di dalam paradigma kader-kader HMI, sesederhana ada pengklasifikasian bidang atau jabatan untuk perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin dari presentase perempuan yang masuk di bidang selain bidang PP atau KOHATI, berapa banyak perempuan yang menjabat sebagai ketum HMI PB, Badko, Koorkom, komisariat atau ketua bidang PTKP? jika dibandingkan dengan presentase ketum dan ketua bidang PTKP laki-laki. Bahkan sejak awal berdirinya HMI, perempuan tidak pernah menjabat sebagai ketum PB. Atau sesederhana ketika telah selesai di komisariat, yang pertama kali terpikirkan untuk masuk wilayah Cabang bagi HMI-wati adalah menjabat di KOHATI bukan HMI Cabang.
Beban Ganda dan Relasi Pengetahuan
Sebenarnya sifat ex officio dari KOHATI cukup memberikan beban bagi HMI-wati, sebab tanggung jawab untuk mendidik dan mengedukasi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan semuanya diberikan kepada bidang PP atau KOHATI, seolah-olah masalah perempuan adalah bukan masalah juga bagi laki-laki. Sesekali coba tanyakan kepada kanda-kandamu, sejauh mana mereka tahu tentang sejarah KOHATI, PDK atau materi-materi keperempuanan. Ini pun saya rasakan saat berproses di komisariat, ketika saya menanyakan materi KOHATI kepada kanda-kanda, hanya satu jawaban yaitu "ke Yundamu saja, sebab mereka yang tahu".
Di training seperti LKK, data pelecehan seksual dipaparkan bahwa perempuan menjadi korban terbanyak dalam kasus tersebut, sayangnya LKK hanya diperuntukkan untuk perempuan. Ini sama halnya seperti pemerintah yang mengedukasi masyarakat tentang korupsi sedangkan yang menjadi pelaku adalah para pejabat.
Dari fenomena-fenomena ini saya bisa simpulkan bahwa inkonsistensi bukan hanya terjadi pada pemerintah yang sering sekali kita kritisi secara keras, tetapi juga terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan kita pun ikut berkontribusi. Tak jarang perempuan juga ikut mengamini dan mengimani. Oleh karena itu permasalahan patriarki seperti ini, bukan lagi berkaitan dengan jenis kelamin tertentu, tetapi siapa yang memiliki paham patriarki tersebut.
Untuk itu, mari hidupkan ruang-ruang diskusi yang lebih kritis, ruang-ruang itu bukan hanya di wilayah kajian rutin tetapi bagaimana forum pengambilan keputusan seperti; RAK, Konfercab, Kongres, Munas KOHATI, Muskohcab dikembalikan Ruhnya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi secara substansial bukan sekedar formalitas atau sebagai kontestasi politik memperebutkan jabatan saja.
Tulisan ini bukan untuk mengajak kalian meninggalkan himpunan, tetapi untuk mencintai Himpunan dengan cinta yang sehat, bukankah cinta yang sehat adalah bagaimana bertumbuh? Dan seni bertumbuh adalah mengkritisi, mengevaluasi, merefleksikan dan memperbaiki.
"Semoga kalian tersinggung!"
"Lawan dari perempuan bukanlah laki-laki, tetapi pemikiran patriarki dan budaya uang"(RA. Kartini)
Penulis : Sahidatul Atiqah
Editor : Ai Novia H

Komentar
Posting Komentar