Langsung ke konten utama

Menggugat Patriarki dalam Tubuh HMI


Sahidatul Atiqah (Kader HMI Cabang Malang)

Malang, LAPMI - Benarkah perempuan dalam hal ini yg berproses di dalam tubuh HMI sudah mendapatkan haknya atau sesederhana apakah sudah ada ikhtiar dalam pemberian hak tersebut? Secara teori, penghargaan terhadap perempuan di HMI sudah ada, ini dibuktikan dengan adanya wadah khusus yang menampung wacana keperempuanan yaitu KOHATI sebagai LSO (lembaga Semi Otonom), namun apakah ini sudah cukup? Atau sudah sejalan dengan implementasinya? Mari nyalakan nalar kritis kita. 

Ada banyak sekali fenomena-fenomena terjadi didalam tubuh himpunan yang menstimulus kita untuk kembali mempertanyakan, benarkah KOHATI sebagai gerakan subtansi dalam ikhtiar mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan ataukah hanya formalitas belaka? Menjadikan perempuan sebagai pewarna saja. Fenomena-fenomena tersebut antara lain:

Praktek Male Gaze
Male gaze adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara pandang atau perspektif laki-laki yang dominan dalam masyarakat patriarkal, di mana perempuan dilihat sebagai objek untuk dinikmati secara visual, seksual, atau sebagai target untuk dikontrol. Dalam konteks yang lebih luas, "male gaze" dapat merujuk pada cara pandang masyarakat yang melihat perempuan sebagai objek untuk dinikmati, dikontrol, atau dieksploitasi, bukan sebagai individu yang memiliki otonomi dan hak-hak yang sama.

Hari-hari ini, saya cukup prihatin dengan praktik male gaze yg terjadi di dalam tubuh HMI, bagaimana tidak? Ketika open recruitment tiba, perempuan adalah sasaran empuk sebagai sebuah objek untuk menarik calon anggota yg laki-laki, perempuan-perempuan cantik (standarisasi masyarakat perhari ini, putih, mulus tanpa noda dan dosa hehehehe) dijadikan garda terdepan untuk turun lapangan dan merekrut, dan bagi perempuan yg tidak sesuai dengan standarisasi kecantikan yg ada, merasa teralienasi. 

Jika menggunakan perempuan sebagai objek untuk menarik anggota baru atau meningkatkan popularitas, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kontribusi mereka, Hal ini dapat memperkuat stereotip bahwa perempuan hanya memiliki nilai sebagai objek visual, bukan sebagai individu yang memiliki kemampuan dan potensi. Walaupun tidak semua tetapi praktik male gaze masih terjadi dan terkonstruk di dalam paradigma beberapa kader HMI.

Domestifikasi Peran HMI-Wati
Di ruang-ruang diskusi HMI, kita mengamini dan menggaungkan bahwa tugas domestik bukanlah tugas perempuan, tetapi kita mengkhianati sendiri dalam implementasinya. Kontradiksi ini bisa kita lihat ketika ada kegiatan di wilayah komisariat maupun cabang, HMI-wati ditempatkan di dalam sie konsumsi dan bidang PP sebagai SC (penanggung jawab) dari sie konsumsi itu sendiri. Sayangnya kita sebagai perempuan tak jarang mengamini hal tersebut, kalaupun ada yang memprotes, budaya dijadikan dalih seolah-olah budaya adalah ketetapan mutlak yang tidak dapat diubah, padahal secara konstitusional tidak ada dalih yg mengamanahkan perempuan harus ditempatkan dalam sie-sie tertentu.

Dikotomi Bidang untuk Laki-laki dan Perempuan
Praktik ini terjadi di dalam tubuh Himpunan, mengakar dan terlembaga di dalam paradigma kader-kader HMI, sesederhana ada pengklasifikasian bidang atau jabatan untuk perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin dari presentase perempuan yang masuk di bidang selain bidang PP atau KOHATI, berapa banyak perempuan yang menjabat sebagai ketum HMI PB, Badko, Koorkom, komisariat atau ketua bidang PTKP? jika dibandingkan dengan presentase ketum dan ketua bidang PTKP laki-laki. Bahkan sejak awal berdirinya HMI, perempuan tidak pernah menjabat sebagai ketum PB. Atau sesederhana ketika telah selesai di komisariat, yang pertama kali terpikirkan untuk masuk wilayah Cabang bagi HMI-wati adalah menjabat di KOHATI bukan HMI Cabang.

Beban Ganda dan Relasi Pengetahuan
Sebenarnya sifat ex officio dari KOHATI cukup memberikan beban bagi HMI-wati, sebab tanggung jawab untuk mendidik dan mengedukasi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan semuanya diberikan kepada bidang PP atau KOHATI, seolah-olah masalah perempuan adalah bukan masalah juga bagi laki-laki. Sesekali coba tanyakan kepada kanda-kandamu, sejauh mana mereka tahu tentang sejarah KOHATI, PDK atau materi-materi keperempuanan. Ini pun saya rasakan saat berproses di komisariat, ketika saya menanyakan materi KOHATI kepada kanda-kanda, hanya satu jawaban yaitu "ke Yundamu saja, sebab mereka yang tahu". 
Di training seperti LKK, data pelecehan seksual dipaparkan bahwa perempuan menjadi korban terbanyak dalam kasus tersebut, sayangnya LKK hanya diperuntukkan untuk perempuan. Ini sama halnya seperti pemerintah yang mengedukasi masyarakat tentang korupsi sedangkan yang menjadi pelaku adalah para pejabat.

Dari fenomena-fenomena ini saya bisa simpulkan bahwa inkonsistensi bukan hanya terjadi pada pemerintah yang sering sekali kita kritisi secara keras, tetapi juga terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan kita pun ikut berkontribusi. Tak jarang perempuan juga ikut mengamini dan mengimani. Oleh karena itu permasalahan patriarki seperti ini, bukan lagi berkaitan dengan jenis kelamin tertentu, tetapi siapa yang memiliki paham patriarki tersebut.

Untuk itu, mari hidupkan ruang-ruang diskusi yang lebih kritis, ruang-ruang itu bukan hanya di wilayah kajian rutin tetapi bagaimana forum pengambilan keputusan seperti; RAK, Konfercab, Kongres, Munas KOHATI, Muskohcab dikembalikan Ruhnya untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi secara substansial bukan sekedar formalitas atau sebagai kontestasi politik memperebutkan jabatan saja.

Tulisan ini bukan untuk mengajak kalian meninggalkan himpunan, tetapi untuk mencintai Himpunan dengan cinta yang sehat, bukankah cinta yang sehat adalah bagaimana bertumbuh? Dan seni bertumbuh adalah mengkritisi, mengevaluasi, merefleksikan dan memperbaiki. 

"Semoga kalian tersinggung!"

"Lawan dari perempuan bukanlah laki-laki, tetapi pemikiran patriarki dan budaya uang"(RA. Kartini)



Penulis : Sahidatul Atiqah
Editor   : Ai Novia H

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...