Langsung ke konten utama

Politik, Pisau Bernilai Ganda yang Harus Kita Rebut Kembali

Nur Iskandar/Penulis

Malang, LAPMI - Ada satu ungkapan yang sering membuat banyak orang (termasuk saya) enggan terjun ke dunia politik: “politik itu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan.” Ungkapan ini sangat populer, didukung oleh berbagai contoh buruk yang sering kita lihat di layar televisi maupun media sosial. Akibatnya, banyak anak muda memilih menjaga jarak, seolah politik adalah kubangan yang akan menenggelamkan nilai-nilai moral siapa pun yang masuk ke dalamnya.

Namun, sebagai kader HMI, saya menyadari bahwa cara pandang seperti itu tidak cukup. Dalam proses perkaderan, khususnya ketika mempelajari materi Ideopolitorstratak (ideologi, politik, organisasi, strategi, dan taktik) kita diajak untuk melihat politik dari kacamata yang lebih luas dan dewasa. Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan; ia adalah instrumen perubahan sosial. Politik menentukan arah bangsa, nasib masyarakat, dan ruang hidup generasi mendatang.

Salah satu pelurusan penting yang saya dapatkan adalah bahwa politik itu ibarat pisau. Pisau pada dirinya tidak mempunyai moral (tidak baik, tidak buruk) semuanya bergantung pada siapa yang memegangnya. Ketika pisau digunakan oleh seorang ibu di dapur, ia menjadi alat penyambung kehidupan. Namun jika jatuh ke tangan yang salah, ia bisa berubah menjadi alat yang melukai. Analogi inilah yang membuat saya akhirnya berani meninjau ulang rasa enggan untuk terlibat dalam politik.

Justru karena politik sering disalahgunakan, ruang itu tidak boleh dibiarkan kosong ataupun dikuasai oleh mereka yang hanya mengejar kepentingannya sendiri. Jika orang baik memilih menjauh, maka yang tersisa adalah mereka yang tidak peduli pada etika. Di sinilah HMI mengambil perannya yakni, membentuk insan kamil yang mampu memadukan kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual dalam ruang sosial termasuk politik. Ideopolitorstratak tidak lahir untuk membuat kita takut pada kekuasaan, tetapi untuk membekali kita agar siap mengelola dan mengarahkannya dengan benar.

Dalam tradisi HMI, politik dipandang sebagai bagian dari tugas keumatan dan kebangsaan. Jika umat membutuhkan keadilan, jika rakyat membutuhkan kesejahteraan, maka alat untuk memperjuangkannya salah satunya adalah politik. Dengan cara inilah kader diharapkan tidak hanya paham konsep, tetapi juga siap terlibat dalam dinamika sosial tanpa kehilangan nilai. Politik bukan tempat untuk meninggalkan prinsip, melainkan ladang untuk membuktikan bahwa prinsip itu bisa diwujudkan.

HMI menempatkan politik sebagai ruang aktualisasi, bukan ruang pembusukan moral. Karena itu, kita dituntut untuk berpikir strategis, bergerak taktis, tetapi tetap berpegang pada nilai kemanusiaan, keislaman, dan keindonesiaan. Politik yang baik bukan utopia. Ia mungkin diwujudkan jika diisi oleh orang-orang yang benar, terdidik, berintegritas, dan memiliki orientasi pelayanan.

Maka, jika politik benar adalah pisau, tugas kita sebagai kader bukan menghindar, tetapi memegangnya dengan hati-hati, bijak, dan penuh tanggung jawab. Politik harus kita rebut kembali dari stigma buruknya. Sebab, bila kita percaya bahwa perubahan sosial adalah amanah, maka hadir dalam politik adalah bagian dari ikhtiar untuk memastikan perubahan itu berjalan pada arah yang benar. Kita tidak harus menjadi pemain kotor untuk bertahan; kita justru harus menjadi bukti bahwa politik yang beretika itu masih mungkin diperjuangkan.


Penulis : Nur Iskandar
Editor   : Amrozi


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...