Langsung ke konten utama

Merdeka 100%: Tan Malaka dan Kemerdekaan yang Belum Usai

 

Izuddin Sulthan Nashir
(Wasekum P3A HMI Kom Syaeko
)

Pendahuluan: Euforia Kemerdekaan vs Realitas

Malang, LAPMI - Setiap tahun, pada tanggal 17 di Bulan Agustus dirayakan dengan gegap gempita. Bendera dikibarkan di setiap sudut negeri, lomba-lomba rakyat digelar, dan pidato-pidato kenegaraan bergema hingga kini sampai pada tahun yang ke-80. Seolah-olah seluruh bangsa bersatu dalam merayakan kemerdekaan. Namun, di balik keriuhan itu, pertanyaan mendasar sering luput kita tanyakan: bagaimana kemerdekaan bangsa kita? apakah bangsa ini benar-benar sudah merdeka? Atau karena terlalu terlena dan mungkin terlalu bodoh sehingga kita tidak menyadarinya.

Di titik inilah, kita perlu menoleh pada sosok Tan Malaka, seorang tokoh revolusioner yang sering disingkirkan dari panggung sejarah resmi. Tan Malaka tidak pernah melihat kemerdekaan hanya sebagai tanggal dan seremoni belaka, melainkan sebuah cita-cita besar yang perjuangannya lebih berat dan berdarah-darah. Karena Merdeka tidak sekedar proklamasi kemudian pembangunan, akan tetapi kemandirian bangsa dan negara haruslah menjadi focus utama.

Tan Malaka dan “Merdeka 100%”

Tan Malaka adalah pejuang yang kerap disebut sebagai bapak Republik yang terlupakan. Dalam buku-bukunya, terutama gelpolek dan Menuju Republik Indonesia, ia menekankan bahwa kemerdekaan sejati tidak cukup hanya dengan mengusir penjajah dari tanah air. Kemerdekaan yang hanya berhenti pada proklamasi politik, menurutnya, hanyalah kemerdekaan setengah hati.

Konsep Merdeka 100% yang digagas Tan Malaka menuntut kedaulatan penuh, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Baginya, apa artinya merdeka kalau sumber daya alam masih dikuasai asing? Apa artinya merdeka kalau rakyat kecil tetap miskin sementara elit hidup mewah? Dan apa artinya merdeka kalau cara berpikir bangsa masih terjajah oleh mental kolonial?

Dengan gagasan ini, Tan Malaka mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah perjuangan panjang.


Refleksi Kemerdekaan Indonesia Kini

1) Politik yang Merdeka?

Secara formal, Indonesia memang sudah merdeka sejak 1945. Namun, kenyataannya, politik kita masih kerap dipengaruhi kepentingan asing. Dalam percaturan global, kita sering menjadi bidak dalam permainan negara-negara besar. Di dalam negeri, demokrasi pun tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Oligarki politik masih kuat bercokol, menjadikan suara rakyat kecil sering tak lebih dari angka dalam kotak suara.

Tan Malaka sudah mengingatkan: kemerdekaan politik harus berarti kedaulatan rakyat, bukan hanya kedaulatan segelintir elit.

2) Ekonomi yang Mandiri atau Terjajah Lagi?

Ekonomi adalah medan utama di mana kemerdekaan diuji. Tan Malaka percaya bahwa tanpa kemandirian ekonomi, bangsa hanya akan jadi boneka. Realitas hari ini menunjukkan betapa ekonomi Indonesia masih rapuh: ketergantungan pada utang luar negeri, eksploitasi sumber daya oleh korporasi multinasional, serta lemahnya daya tawar petani dan buruh.

Di sinilah relevansi kritik Tan Malaka: kemerdekaan yang hanya melahirkan penguasa baru, tapi tetap membiarkan rakyat kecil sengsara, sejatinya adalah bentuk lain dari penjajahan.

3) Sosial-Budaya: Bebas atau Masih Kolonial?

Kemerdekaan juga berarti membebaskan diri dari mental kolonial. Namun, kita masih sering terjebak dalam sikap inferior terhadap bangsa lain. Budaya konsumtif, ketergantungan pada produk impor, hingga cara pandang yang lebih memuja luar negeri daripada karya bangsa sendiri adalah tanda-tanda bahwa kita belum sepenuhnya bebas.

Tan Malaka mengingatkan bahwa kemerdekaan harus berakar pada kesadaran rakyat. Tanpa kesadaran, kemerdekaan bisa dirampas kapan saja, bahkan tanpa kita sadari.

Menghidupkan Kembali Gagasan Tan Malaka

Kini, lebih dari tujuh dekade setelah proklamasi, gagasan Tan Malaka terasa semakin relevan. Pertanyaannya: apakah kita sudah merdeka seratus persen, atau baru setengah?

Membaca ulang pemikiran Tan Malaka bukan sekadar nostalgia, melainkan panggilan untuk menyalakan kembali api kritis dalam melihat kondisi bangsa. Ia menolak kemerdekaan yang berhenti di permukaan; ia menuntut kemerdekaan yang berpihak pada rakyat.

Penutup: Merdeka sebagai Proses, Bukan Hanya Proklamasi

Kemerdekaan, seperti yang diingatkan Tan Malaka, bukanlah tujuan akhir, melainkan proses panjang. Tugas kita bukan hanya mengibarkan bendera tiap 17 Agustus, tapi juga memastikan warna merah-putih itu benar-benar bermakna dalam kehidupan rakyat.

Refleksi ini mengajak kita untuk jujur: selama rakyat masih miskin, selama ekonomi masih bergantung pada asing, dan selama mental kita masih terjajah, maka kemerdekaan Indonesia belum selesai.

“Merdeka 100%” bukan sekadar slogan Tan Malaka, tapi tantangan bagi kita semua. Karena sejatinya, merdeka itu bukan hanya dari penjajah luar, tetapi juga dari belenggu dalam diri dan sistem yang menindas.


Penulis : Izuddin Sulthan Nashir
Editor   : Muhamad Syauqi Mubarok

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...