Langsung ke konten utama

Kader HMI Tidak Memiliki Pendirian, Benarkah Itu ? (Atau Jangan-jangan Pendiriannya Bisa Disewa Per Jam?)

 

Mijar Alif Fahmi (Conten Creator)

"Ingat yah guys, tulisan ini jangan dibawa serius amat, dibawa santai saja, wkwkwk, kalau merasa kurang berpendirian perbaiki, kalau gak merasa tinggal tingkatkan pendiriannya. Pernahkah Anda mendengar kalimat klasik ini: “HMI adalah kawah candradimuka calon pemimpin bangsa.” Kedengarannya megah ya? Tetapi kalau kita jujur, akhir-akhir ini kalimat itu lebih mirip slogan kosong di spanduk kegiatan dan aktivitas dipasang besar-besar, diucapkan dengan lantang, lalu dilupakan bersama bungkusan snack acara"


Malang, LAPMI - Benarkah kader HMI tidak punya pendirian? Pertanyaan ini memang terdengar kasar, tetapi mari kita lihat kenyataannya. Pendirian seharusnya berarti teguh pada prinsip, tidak goyah oleh godaan jabatan, proyek, atau janji manis politisi. Namun, yang sering kita temui justru kader yang sibuk memastikan posisinya aman: aman di kepengurusan, aman di lingkaran senior, aman di kantong pribadi.

Pendirian: Teori di Forum, Lelucon di Lapangan

Di forum diskusi, kader HMI bisa bicara panjang lebar tentang keadilan sosial, membela umat, dan melawan oligarki. Kata-kata mereka mengalir deras, terdengar gagah. Tetapi ketika keluar dari forum itu, semua idealisme ditinggalkan di kursi rapat. Pendirian yang diucapkan dengan berapi-api ternyata hanya hiasan bibir, bukan kompas moral. Ironisnya, beberapa kader bahkan bangga disebut “fleksibel.” Padahal maksudnya jelas: mudah berbelok mengikuti arah angin kekuasaan. Kalau senior bilang ke kiri, mereka ke kiri. Kalau ada peluang dana di kanan, mendadak pindah haluan ke kanan. Saking “fleksibelnya,” pendirian mereka bisa dilipat, digulung, bahkan dimasukkan saku jas hijau untuk dipakai sesuai kebutuhan. Dampaknya independensi hilang sekejap mata.

Hebat Menghakimi, Tapi Lupa Berkaca

Ada fenomena lucu sekaligus memalukan: banyak kader HMI begitu cepat menyebut orang lain “tidak punya pendirian.” Seolah-olah mereka adalah penjaga moral organisasi, padahal dirinya sendiri sama rapuhnya. Misalnya, seorang kader bisa dengan lantang menuduh kawannya plin-plan karena “selalu ikut arus,” padahal dirinya sendiri pandai sekali berenang mengikuti ombak kepentingan. Mereka mengejek orang lain karena “suka menjilat senior,” tetapi diam-diam rajin menyodorkan piring sendok sendiri saat jamuan makan politik. Ada juga yang mencibir orang lain karena “suka cari muka,” padahal dirinya sudah pasang kaca spion untuk memastikan semua sudut muka tertangkap kamera. Fenomena ini membuat HMI seperti rumah kaca yang penuh batu: semua orang saling lempar tuduhan, tetapi tidak ada yang mau bercermin. Pendirian hanya dipakai untuk menyerang orang lain, bukan untuk memperbaiki diri.

Kepentingan Pribadi dan Kelompok Lebih Penting dari Perjuangan

Banyak kader lebih sibuk mengurus “wilayah kekuasaan kecilnya” ketimbang mengurus persoalan umat atau bangsa. Mereka bisa mengeluarkan energi luar biasa untuk memastikan siapa yang duduk di kursi rapat tertentu, tapi pura-pura lemas ketika bicara soal nasib rakyat. Mereka siap begadang semalam suntuk demi menyusun strategi mempertahankan “jatah posisi,” tapi mendadak kantuk berat saat diminta membahas isu kemiskinan atau ketidakadilan sosial. Solidaritas pun sering dijadikan tameng: jika yang salah adalah teman sekelompok, langsung dicari seribu alasan pembenaran. Jika yang benar adalah kubu lain, langsung dibongkar seribu cara untuk menjatuhkan. Perjuangan bersama berubah menjadi permainan “siapa dapat apa,” lengkap dengan kalkulator politik di setiap pertemuan.

Jas Hijau Jadi Tiket, Bukan Simbol Perjuangan

Dulu jas hijau adalah simbol idealisme. Sekarang? Lebih mirip tiket VIP untuk masuk ke ruangan pejabat atau sekadar properti foto formal. Tidak sedikit kader mengenakan jas itu bukan untuk berjuang, tetapi untuk “terlihat keren” di mata senior atau calon pemberi proyek. Pendirian tidak lagi kokoh, melainkan cair-cair mengikuti siapa yang mau membiayai acara, cair mengikuti siapa yang bisa membuka akses ke kekuasaan.

Cak Nur Sudah Mengingatkan Sejak Lama

Nurcholish Madjid (Cak Nur), salah satu tokoh besar HMI, pernah mengingatkan bahwa HMI harus menjadi organisasi kader yang mengutamakan nilai, bukan sekadar kekuasaan. Menurutnya, kader HMI mesti berani berdiri di atas prinsip, meski harus melawan arus. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Pesan moral itu seperti poster di dinding sekretariat bagus dibaca, tapi berdebu karena tidak pernah disentuh. Cak Nur pernah berkata bahwa “kemajuan umat dan bangsa hanya bisa dicapai jika generasi muda memiliki kejujuran intelektual dan kebebasan berpikir.” Ironisnya, banyak kader justru mengorbankan kebebasan berpikir demi kenyamanan kelompoknya. Mereka takut berbeda pendapat karena khawatir tidak kebagian posisi atau proyek. Nilai-nilai yang ditekankan Cak Nur kini tergantikan oleh kalkulasi untung-rugi politik internal.

Kesimpulan: Pendirian Itu Mahal, Tapi Bisa Dicicil?

Kalau begini terus, pertanyaan “Apakah kader HMI punya pendirian?” jawabannya mungkin: ada, tapi bisa dinegosiasi. Mereka bisa terlihat tegas di podium, tetapi lunak di meja makan. Mereka bisa lantang bicara soal keadilan, tapi bisu ketika kepentingannya terganggu. Bahkan mereka bisa jadi juri yang menilai pendirian orang lain, padahal dirinya sendiri kehilangan arah. HMI akan kehilangan rohnya jika kader hanya menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jika pendirian hanya muncul ketika menguntungkan, jangan kaget jika kelak sejarah mengingat HMI bukan sebagai kawah candradimuka pemimpin bangsa, melainkan “pabrik pencetak politisi oportunis berbaju hijau.” Dan jika itu terjadi, pesan Cak Nur akan tinggal jadi ironi: “HMI organisasi kader yang membela nilai?” Mungkin akan terdengar seperti lelucon pahit karena nilai itu sudah lama digadaikan dengan harga murah.

Menurut Kalian Gimana ? Ayo Berfikir Bersama.!!! (Untuk yang mau berfikir saja, wkwkwk!)


Penulis : Mijar Alif Fahmi
Editor   : Ai Novia H


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...