Langsung ke konten utama

Daulat Belanda untuk Keagungan Kartini

 

R.A. KARTINI


Malang, LAPMI - History is written by the victors, ya kalimat yang sudah tidak asing ditelinga kita itu saya jadikan sebagai pijakan untuk memulai mengurai peristiwa ketokohan dari seorang perempuan keturunan bangsawan yang didaulat sebagai tokoh emansipasi “habislah gelap untuk kita, terangpun hanya kepada mereka”

Setiap 21 April, media social penuh dengan slogan-slogan loyalistik bahwa karenanya gelap berlalu dan terang ada dihadapan kita. Bahkan rasa-rasanya belum lengkap kalau belum berfoto dengan kebaya di bulan ini. Sekolah-sekolah disibukkan dengan lomba fashion show anak-anak kecil berselendang batik. Jika dulu di televise diisi dengan lagu “Ibu Kita Kartini” mengayun ditelinga dan mata kita sekarang hal itu sudah diganti dengan agenda-agenda talkshow bertema “perempuan masa kini.” Semua serba anggun, semua serba indah dipandang. Tapi pertanyaan kecilnya: kenapa secara mayoritas kita lebih dekat dengan keberadaan Kartini dibandingkan dengan Ratu kalinyamat? Sebagai tambahan, Ratu Kalinyamat dan Kartini berasal dari wilayah yang sama

Kartini, perempuan bangsawan Jawa yang hidup di bawah bayang-bayang budaya patriarki dan sistem kolonial, tentu ia (kartini) harus dianggap sebagai figur penting. Tapi tunggu dulu. Figur penting bagi siapa? Narasi besar tentang Kartini sebagai perempuan pencerah yang tercerahkan oleh Belanda lahir dari proses editorial yang tidak netral. Surat-suratnya yang kita baca hari ini tentu bukan dokumen murni dari Kartini. Itu adalah kurasi kolonial oleh J.H. Abendanon, pejabat pemerintah Hindia-Belanda, yang membingkai Kartini sebagai proyek dari politik etis Belanda (produk sukses Etische Politiek) yang katanya peduli pada pribumi.

Dari sini kita bisa mengajukan pernyataan bahwa jangan-jangan “keagungan” Kartini bukan karena Kartininya sendiri, tapi karena dia sesuai dengan keingininan kolonialisme Belanda untuk ditempatkan dalam etalase sebagai produk yang menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda itu katanya tidak sekejam seperti yang dilihat dan diprasangkakan. Bisa juga humanis, bisa juga feminis, asal kamu bangsawan dan bisa menulis surat ke orang Belanda.

Gayatri Spivak, teoritikus poskolonial, pernah nyeletuk dalam esai terkenalnya Can the Subaltern Speak? (1988): orang-orang yang tertindas sering kali tidak bisa bicara atas nama sendiri, karena suara mereka lebih dulu diterjemahkan bahkan malah diwakili oleh mereka yang punya kuasa. Dalam kasus Kartini, Abendanon bukan cuma jadi penerjemah, tapi juga produser. Jadi, apakah Kartini yang kita rayakan adalah Kartini yang populis pencerah itu, atau Kartini versi kolonial yang sudah dimakeup supaya pantas masuk album keluarga Belanda?

Lebih gawat lagi, Kartini dijadikan satu-satunya simbol emansipasi perempuan, sementara perempuan-perempuan pejuang lain yang lebih galak, lebih nekat, dan lebih ada dalam konstruk kerakyatan justru didepak dari panggung sejarah. Di mana Dewi Sartika? Di mana Martha Tiahahu? Di mana Rohana Kudus? Di mana Cut Nyak Dhien yang angkat senjata? Dan tentu saja dimana Ratu Kalinyatamat pemimpin di darat dan di laut itu? Oh, mereka mungkin terlalu keras buat masuk buku pelajaran yang disetujui Belanda dan kemudian diwarisi oleh negara pascakolonial yang masih senang memelihara simbol-simbol jinak atau slogan-slogan loyalistik.

Rudolf Mrázek dalam Engineers of Happy Land (2006) menyebut dengan terang: kita seringkali lebih menghargai tokoh bukan karena perjuangannya, tapi karena siapa yang mengangkatnya. Dan Kartini, sayangnya, diangkat oleh kekuasaan kolonial. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kita bersihkan begitu saja demi kenyamanan nasionalisme yang sebenarnya palsu.

Jadi, kalau kita masih terus merayakan Kartini dengan bunga-bunga dan kebayakebayaan, tanpa mengulik siapa yang bikin ia tampak demikian agungnya, kita sebenarnya sedang merayakan hasil daulat kolonial. Kita sedang tepuk tangan atas keberhasilan Belanda yang membuat kita jatuh cinta pada versi emansipasi yang mereka pilihkan.

Maka, tugas kita sekarang bukan ikut-ikutan bikin ucapan Hari Kartini dengan font pink dan emoji bunga, tapi membongkar konstruksi sejarahnya. Rebut kembali kelurusan sejarah dengan melepaskan diri dari genggaman kolonialisme. Belajarlah merayakan mereka yang tidak dibukukan oleh orang Belanda. Karena emansipasi tidak butuh simbol tunggal dan slogan-slogan loyalistik itu. Emansipasi butuh kejujuran dan keberanian

Saya tidak sedang melawan Kartini, saya melawan sejarah yang tidak berpihak pada perempuan pemberani yang benar-benar meruntuhkan penjajahan.


Penulis : Muqaddim Djakra (Ketua HMI Koorkom Nasional ITN Malang)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...