Malang,LAPMI - Bidang PTKP (Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan) HMI Komisariat Se-Cabang Malang membangun kolaborasi dengan menggelar Seminar dan Silaturahmi Akbar yang bertajuk “Demokratisasi di Indonesia; Pembajakan Demokrasi Melalui Transisi Kepemimpinan”.
Agenda tersebut diselenggarakan di Pendopo Agung Kabupaten
Malang Kepanjen pada hari Sabtu, 15 Februari 2025 dengan mengundang 2
narasumber, yaitu Muhammad Husni Ketua bidang PTKP HMI Cabang Malang dan Fais M Hamid
S.sos., S.H,. Agenda tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan pencak silat
seni tunggal oleh salah satu kader HMI Komisariat Idham Chalid Universitas
Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.
Kartono Idris selaku Kabid PTKP Komisariat Idham Chalid
UNIRA sekaligus inisiator dari agenda tersebut mengungkapkan, bahwa agenda Seminar
dan Silaturahmi Akbar merupakan salah satu program kerja Bidang PTKP Komisariat
Idham Chalid dan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tetapi juga
berangkat dari keresahan dirinya.
”Seminar dan Silaturahmi Akbar ini adalah salah satu program
kerja Bidang PTKP Komisariat Idham Chalid, cukup terkesan luar biasa memang
karena baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan ini dengan melibatkan PTKP
Komisariat Se-Cabang Malang. Tentu kegiatan ini bukan hanya untuk menggugurkan
kewajiban semata, tapi adalah salah satu program kerja yang sengaja dibuat
karena berangkat dari bentuk keresahan saya sendiri. Saya melihat HMI cabang malang dinilai cukup besar dan
jumlah Komisariatnya lumayan banyak kalau tidak salah berkisar 48 Komisariat. Kresahan
yang dimaksud adalah kita mengetahui bahwasanya PTKP adalah pengurus bidang
yang lingkup kerja di lapangan atau bisa dibilang intelnya komisariat, sehingga
ruang geraknya tidak hanya dalam komisariat tapi diluar dari itu.” Ungkapnya
Selain itu, Muhammad Husni selaku Kabid PTKP HMI Cabang Malang
yang juga hadir sebagai narasumber dalam paparan materinya menilai, bahwa demokrasi di
Indonesia masih sentral pada birokrasi bukan pada kehendak rakyat.
"Sesungguhnya Demokrasi di Indonesia masih sentral pada
birokrasi bukan pada kehendak rakyat, mestinya sebagai negara Demokrasi
kekuasaan dan kewenangan tertinggi lahir dari nafas dan kepentingan rakyat
bukan kepentingan elit dan atau sekelompok orang. Maka dapat di simpulkan bahwa
demokrasi sistem di Indonesia secara substansial sudah benar karena ada
pemilihan langsung namun banyak hal dalam praktek demokrasi lebih cendrung pada
Otoritarian sistem". Ungkapnya
Ia juga berharap tradisi intelektual seperti dalam kegiatan
tersebut terus dijaga dan dan dirawat untuk memahami isu yang berkembang di bangsa
ini.
”Harapannya tradisi intelektual seperti ini terus dijaga dan
dirawat di HMI, sebagai modal untuk menganalisa, memahami setiap isu yg
berkembang di bangsa ini serta HMI secara institusi terus bergerak dan menjadi
bagian dari kelompok yang dapat merepresentasikan kepentingan rakyat.”
Pungkasnya
Penulis: Rajis Wardi
Editor : Agus Salim