Praktik Oligarki dalam Politik Indonesia

Yurotul Aida/ Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UM

Malang, LAPMI - Bagaimana pengaruh praktik oligarki dalam politik terhadap ideologi demokratis Indonesia?

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum. Namun dalam prakteknya partai politik menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai hak khusus untuk melakukan proses rekrutmen mulai dari proses penjaringan, seleksi pencalonan dan pendaftaran calon kepala daerah dan hanya anggota partai yang bisa menjabat presiden.

Namun, sampai saat ini tidak ada transparasi proses hukum bagaimana tata cara dan prosedur yang dilakukan di tingkat partai politik dalam menerima calon, proses pendaftaran, tata cara seleksi, sistem penilaian ditingkat partai politik untuk menerima atau menolak bakal calon. Dalam praktiknya pencalonan lewat partai politik sering terdistorsi oleh praktek politik oligarki.

Oligarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan sekelompok Individu. Sebagai contoh bagaimana partai-partai politik yang mulanya demokratif secara geadual menjadi kurang demokratis. Semakin lama mereka berkuasa dan semakin besar. Jeffrey Winters yang merupakan analisis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Ahmad Sanusi dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006), mengemukakan 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu:

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa 
2. Demokrasi dengan kecerdasan 
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat 
4. Demokrasi dengan rule of law 
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara 
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia 
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka 
8. Demokrasi dengan otonomi daerah 
9. Demokrasi dengan kemakmuran 
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial

Oligarki merupakan pelanggaran pilar-pilar demokrasi. Reformasi ditunggani kepentingan para elit politik. Setelah Orde Baru runtuh, oligarki berpindah dari Soeharto dan kini menguasai partai politik. Semakin kuatnya oligarki sejalan dengan ongkos politik yang semakin mahal.

Tujuan-tujuan awal semakin dimoderatkan (semakin tumpul). Bahwa segelintir rakyat yang menginginkan demokrasi internal akan berakhir dengan kepemimpinan segelintir elit politik. Oligarki merusak tatanan politik Indonesia mulai dari kepentingan politik praktis sampai gerontokrasi.

Cita-cita politik demokrasi Indonesia itu pun hanya menjadi kamuflase demokrasi oligarki yang dijalankan oleh elit politik Indonesia. Hukum menjadi sangat lemah karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oligarki hanyalah alat yang dibuat kelompok elit untuk melipatgandakan kekayaan masing-masing dan akan merusak paradigma ideologis demokrasi bangsa. Sebagai negerasi muda kita seharusnya tidak apatis terhadap isu politik oligarki yang terjadi Indonesia. 

Penulis: Yurotul Aida (Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UM)

Editor: Reny Tiarantika