Langsung ke konten utama

Indonesia Menginjak Jantung: Harga BBM Melonjak

Ilustrasi: Akuratnews

Malang, LAPMI - Presiden Indonesia Joko Widodo pada Sabtu menaikkan beberapa harga bahan bakar sekitar 30% untuk menahan pengeluaran yang membengkak untuk subsidi energi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Langkah ini berisiko memicu protes dan tekanan harga lebih lanjut, meskipun analis melihat perlunya bertindak untuk memastikan disiplin fiskal.

Indonesia menaikkan harga bensin beroktan 90 yang paling populer, yang dikenal sebagai Pertalite, menjadi Rp 10.000 per liter, naik dari Rp 7.650. Kementerian keuangan mengatakan biaya produksi Pertamina untuk jenis bahan bakar ini adalah Rp 14.450 per liter. Harga solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, dari Rp 5.150, dibandingkan dengan biaya produksi Rp 13.950.

Jokowi, sapaan akrab presiden, juga menaikkan harga bensin beroktan 92, Pertamax, menjadi Rp 14.500 per liter, dari Rp 12.500. Pertamina tidak menerima ganti rugi atas kerugian penjualan Pertamax. Pemerintah telah melipat gandakan belanja subsidi energi tahun ini dari anggaran awal menjadi Rp 502,4 triliun untuk menjaga harga bahan bakar bersubsidi dan beberapa tarif listrik tidak berubah di tengah harga energi global yang tinggi.

Hal ini mengakibatkan disparitas harga yang semakin lebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, sehingga mendorong konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah. Beberapa ekonom mengatakan kenaikan harga bahan bakar tahun ini akan mengurangi risiko pengeluaran yang berlebihan pada tahun 2023 ketika pemerintah harus menurunkan defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

MENGAPA HARGA BAHAN BAKAR NAIK KONTROVERSIAL?

Harga bahan bakar merupakan isu politik yang sensitif di Indonesia dan dengan bahan bakar bersubsidi mencapai lebih dari 80% dari penjualan Pertamina, perubahan tersebut akan memiliki implikasi besar bagi rumah tangga dan usaha kecil. Perusahaan besar dilarang membeli BBM bersubsidi untuk operasionalnya.

Kenaikan harga sebelumnya telah menyebabkan protes massal di seluruh nusantara, termasuk ketika Jokowi terakhir kali menaikkan harga bahan bakar pada tahun 2014. Kenaikan harga saat ini terjadi pada saat harga pangan sudah cenderung naik. Inflasi Agustus tercatat 4,69%, di atas kisaran target bank sentral selama tiga bulan berturut-turut. Pemerintah minggu ini mulai mendistribusikan uang tunai dari dana perlindungan sosial untuk meredam tekanan harga bagi masyarakat miskin. Tidak menutup kemungkinan bantuan pemerintah tidak cukup mampu menutupi segala kekurangan masyarakat tapi pasti akan terjadi aksi-aksi yang begitu besar dari pada hari senin ini. Pandemi disuruh cari makan dan cari selamat sendiri-sendiri. Baru mulai bangkit, dihantam dengan kenaikan barang upah yang tak bergerak dan sekarang digenapi kenaikan bbm.

APA YANG TERJADI DENGAN ANGGARAN SUBSIDI SEKARANG?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski harga BBM naik, belanja subsidi energi pemerintah masih akan membengkak. Dia memperkirakan alokasi subsidi energi tahun ini berkisar antara Rp 591 triliun hingga Rp 649 triliun setelah kenaikan harga, dengan asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia bergerak antara 1.265.059,25 Rupiah hingga 1.488.305,00 Rupiah per barel untuk sisa tahun ini. Pemerintah dapat mengalihkan sekitar 100 triliun rupiah pembayaran subsidi hingga 2023, sambil menunggu persetujuan parlemen, kata Sri Mulyani.

Dia tidak memberikan penilaian tentang bagaimana kenaikan harga akan mempengaruhi prospek defisit anggaran 2022. Perkiraan terbarunya adalah untuk kesenjangan fiskal yang setara dengan 3,92% dari PDB.

Penulis: Ikbal Al Habsis/ Komisariat KIP UMM
Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...