Malang, LAPMI - Presiden Indonesia Joko Widodo pada Sabtu menaikkan beberapa harga bahan bakar sekitar 30% untuk menahan pengeluaran yang membengkak untuk subsidi energi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Langkah ini berisiko memicu protes dan tekanan harga lebih lanjut, meskipun analis melihat perlunya bertindak untuk memastikan disiplin fiskal.
Indonesia menaikkan harga bensin beroktan 90 yang paling populer, yang dikenal sebagai Pertalite, menjadi Rp 10.000 per liter, naik dari Rp 7.650. Kementerian keuangan mengatakan biaya produksi Pertamina untuk jenis bahan bakar ini adalah Rp 14.450 per liter. Harga solar naik menjadi Rp 6.800 per liter, dari Rp 5.150, dibandingkan dengan biaya produksi Rp 13.950.
Jokowi, sapaan akrab presiden, juga menaikkan harga bensin beroktan 92, Pertamax, menjadi Rp 14.500 per liter, dari Rp 12.500. Pertamina tidak menerima ganti rugi atas kerugian penjualan Pertamax. Pemerintah telah melipat gandakan belanja subsidi energi tahun ini dari anggaran awal menjadi Rp 502,4 triliun untuk menjaga harga bahan bakar bersubsidi dan beberapa tarif listrik tidak berubah di tengah harga energi global yang tinggi.
Hal ini mengakibatkan disparitas harga yang semakin lebar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, sehingga mendorong konsumen untuk beralih ke BBM yang lebih murah. Beberapa ekonom mengatakan kenaikan harga bahan bakar tahun ini akan mengurangi risiko pengeluaran yang berlebihan pada tahun 2023 ketika pemerintah harus menurunkan defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.
MENGAPA HARGA BAHAN BAKAR NAIK KONTROVERSIAL?
Harga bahan bakar merupakan isu politik yang sensitif di Indonesia dan dengan bahan bakar bersubsidi mencapai lebih dari 80% dari penjualan Pertamina, perubahan tersebut akan memiliki implikasi besar bagi rumah tangga dan usaha kecil. Perusahaan besar dilarang membeli BBM bersubsidi untuk operasionalnya.
Kenaikan harga sebelumnya telah menyebabkan protes massal di seluruh nusantara, termasuk ketika Jokowi terakhir kali menaikkan harga bahan bakar pada tahun 2014. Kenaikan harga saat ini terjadi pada saat harga pangan sudah cenderung naik. Inflasi Agustus tercatat 4,69%, di atas kisaran target bank sentral selama tiga bulan berturut-turut. Pemerintah minggu ini mulai mendistribusikan uang tunai dari dana perlindungan sosial untuk meredam tekanan harga bagi masyarakat miskin. Tidak menutup kemungkinan bantuan pemerintah tidak cukup mampu menutupi segala kekurangan masyarakat tapi pasti akan terjadi aksi-aksi yang begitu besar dari pada hari senin ini. Pandemi disuruh cari makan dan cari selamat sendiri-sendiri. Baru mulai bangkit, dihantam dengan kenaikan barang upah yang tak bergerak dan sekarang digenapi kenaikan bbm.
APA YANG TERJADI DENGAN ANGGARAN SUBSIDI SEKARANG?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski harga BBM naik, belanja subsidi energi pemerintah masih akan membengkak. Dia memperkirakan alokasi subsidi energi tahun ini berkisar antara Rp 591 triliun hingga Rp 649 triliun setelah kenaikan harga, dengan asumsi Harga Minyak Mentah Indonesia bergerak antara 1.265.059,25 Rupiah hingga 1.488.305,00 Rupiah per barel untuk sisa tahun ini. Pemerintah dapat mengalihkan sekitar 100 triliun rupiah pembayaran subsidi hingga 2023, sambil menunggu persetujuan parlemen, kata Sri Mulyani.
Dia tidak memberikan penilaian tentang bagaimana kenaikan harga akan mempengaruhi prospek defisit anggaran 2022. Perkiraan terbarunya adalah untuk kesenjangan fiskal yang setara dengan 3,92% dari PDB.
Penulis: Ikbal Al Habsis/ Komisariat KIP UMM
Editor: Reny Tiarantika
Komentar
Posting Komentar