Malang, LAPMI - Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten (Badko Jabodetabeka-Banten) menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Aksi tersebut berlangsung di dua titik lokasi. Pertama, di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya Jalan Medan Merdeka Barat. Kemudian dilanjutkan ke titik kedua, di depan Gedung DPR Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022) sore. Aksi ini dilaksanakan berbarengan dengan instruksi dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam merespon rencana kenaikan harga BBM.
"Hari ini kami turun aksi bersama dengan PB HMI sebagai bentuk respon kami dalam mengawal apa yan menjadi keresahaan masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM", ujar Fadli Rumakefing selaku Sekretaris Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten.
HMI Badko Jabodetabeka-Banten menyayangkan rencana pemerintah untuk memangkas subsidi BBM. Bilamana subsidi terhadap BBM dipangkas artinya akan ada kenaikan harga jual. Hal ini dianggap akan memberikan dampak buruk terhadap stabilitas ekonomi masyarakat jika dilakukan. Ditambah, masyarakat baru saja menghadapi pandemi yang cukup lama hingga menyebabkan keberlangsungan ekonomi tertekan. Maka rencana kenaikan BBM subsidi sangatlah tidak tepat.
"Roda perekonomian kita masih belum stabil dampak dari pandemi yang berkepanjangan. Ini akan jadi beban buruk bagi masyarakat luas khususnya masyarakat menengah kebawah," tegas Fadli.
Bendahara Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten Daniel Halim juga ikut menyayangkan langkah pemerintah dalam merencanakan keniakan BBM bersubdi. Hal ini dinilai kurang tepat terhadap kondisi dan situasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.
"Kami menilai apa yang direncanakan oleh pemerintah dalam menaikkan harga BBM saat ini bukan lah langkah yang tepat. Belum usai kita menghadapi pandemi yang berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Banyak masyarakat yang masih berupaya bangkit dari tekanan selama pandemi, bahkan masih ada dari kita yang belum juga mendapati kerja, tidak mampu menyekolahkan anak dan bahkan untuk makan sehari-hari pun masih sulit". Tegas Daniel Halim kepada awak media ditengah berlangsungnya demonstrasi.
Menurutnya apabila pemerintah benar-benar menaikkan BBM bersubdi maka akan menimbulkan ketidak stabilan pada aktivitas perekonomian. Belum lagi ancaman kenaikan inflasi yang sudah di depan mata.
"Ini menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah tingginya harga bahan pokok. Belum lagi ditambah dengan datangnya potensi inflasi diatas 5% dalam lima tahun terakhir. Jika ini dipaksakan maka akan menimbulkan banyak kekacauan di berbagai sektor kedepannya," ujarnya.
Ia meminta agar pemerintah tegas dan bijak dalam menyikapi rencana kenaikan BBM. "Selama ini kita lihat penggunaan BBM bersubsidi seringkali tidak tepat sasaran. Maka harus ada aturan dan sikap yang tegas dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Dan juga kita minta agar bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkas Daniel Halim.
Penulis: Amin RoisEditor: Reny Tiarantika
Komentar
Posting Komentar