Rapatkan Barisan, BEM Malang Raya Gelar Unjuk Rasa dengan 25 Tuntutan

Dokumentasi: Lapmimalang/ Yuda L.

Malang, LAPMI – Aksi unjuk rasa yang diadakan oleh Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Malang Raya berlansung sejak pagi pada Selasa (12/04/22) di depan Gedung DPRD kota Malang. Aksi yang dikoordinatori oleh BEM Malang Raya ini membawa 1000 masa aksi. Para demonstran mendesak wakil rakyat untuk hadir menemui mereka dan menyelesaikan segala pokok permasalahan.

Adapun 25 tuntutan mahasiswa meliputi:

1. Menolak keras adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ditengah carut marut dan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara parsial. di Indonesia
2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dan pernyataan tegas untuk menghentikan wacana tersebut serta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini agar mencegah terjadinya potensi-potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari
3. Menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian di distribusikan secara merata ke pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan
4. Menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng.
5. Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor dibalik penimbunan minyak goreng.
6. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten.
7. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
8. Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan krisis minyak goreng ini dengan mengalihkan CPO yang dibutuhkan Program B30 yang kemudian digunakan untuk memproduksi minyak goreng.
9. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas terkait darimana para partai politik mendapat stok minyak goreng dengan jumlah yang besar di tengah-tengah terjadinya kelangkaan.
10. Menuntut Pemerintahan untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis PERTAMAX
11. Menuntut Pemerintahan Menurunkan Harga BBM jenis PERTAMAX
12. Menuntut Pemerintahan menggunakan dana subsidi untuk memonitoring dan menstabilkan harga BBM
13. Menuntut Pemerintah untuk melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan dengan warga Wadas
14. Menuntut pemerintah untuk memberikan ganti rugi materil dan jaminan perlindungan kepada warga Wadas
15. Menuntut pemerintah dalam penuntasan kasus kekerasan yang dilakukan aparat yang tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan mendesak KAPOLDA untuk menarik mundur personil aparat dari Desa Wadas
16. Menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu
17. Melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan Perda RTRW
18. Merubah paradigma dari eksklusif menjadi inklusif dan mengutamakan aspek pelestarian ekologi
19. Lebih berpihak kepada masyarakat lokal dibandingkan kepada para investor
20. Membatalkan rencana budidaya sawit di Malang Selatan karena bertentangan dengan daya dukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang Selatan yang rentan.
21. Memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan yakni budidaya tanaman pohon buah-buahan tropis dan ekowisata yang lebih nyata menguntungkan untuk rakyat.
22. Melakukan peninjauan serta penormalisasian sungai-sungai besar serta sistem drainase yang ada.
23. Menambah ruang terbuka hijau sebagai salah satu daerah resapan air hujan.
24. Mendesak pemerintah untuk menunda proyek IKN yang berpotensi pada ketidakstabilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat
25. Menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kestabilan sektor-sektor publik demi perbaikan dan pemenuhan hak hidup masyarakat Indonesia, bukan pada pengorganisasian yang hanya berdasar akal bulus, persekongkolan, dan ide-ide jahat demi merampok dan memuaskan hasrat kekuasaan

Pada aksi tersebut, mahasiswa juga mengecam pemerintah untuk fokus dalam menstabilkan perekonomian dan tidak mendahulukan urusan-urusan yang kiranya tidak mendesak.

Dokumentasi: Lapmimalang/ Laila Harfiyah

Ketua DPRD kota Malang juga tetap ikut serta mengawal penolakan penundaan pemilu. Ia berujar “bahwa penundaan hanya bisa dilakukan kalo ada perubahan amandemen UUD 1945 dan itu tentu saja tidak berpeluang untuk terlealisasi”.

”Sekali lagi  saya mengapresiasi semua aspirasi yang sudah masuk, saya tidak bisa sendirian saya harus dikawal bersama-sama kita perjuangakan bersama-sama. Jika sukses, kesuksesan kita bersama, kalo gagal berarti saya yang gagal” Ujar I Made Rian Diana Kartika selaku Ketua DPRD kota Malang.

Ketua DPRD kota Malang juga meminta para demonstran untuk bubar secara tertib dan damai. Ia berjanji akan menyuarakan aspirasi-aspirasi yang dibawa para mahasiswa pada aksi hari ini pada pihak berwenang. Ia juga menandatangani dokumen yang berisikan daftar 25 tuntukan demonstran sebagai suara rakyat.

Aksi demo berjalan dengan damai tanpa adanya keributan. BEM Malang Raya berjanji akan mengadakan aksi lanjutan jika sampai waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dan progres dari pihak DPRD.

Penulis: Ai Novia H.

Editor: Reny Tiarantika