Di Bawah Bayang Kediktatoran: Penundaan Pemilu 2024

Ikbal Al Habsih/ Komisariat KIP UMM

Malang, LAPMI - Indonesia baru mulai pulih dari pukulan besar pandemi terhadap ekonomi. Alhasil, gagasan untuk menunda pemilihan presiden mendatang, yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024, saat ini sedang bergolak di kalangan parpol di DPR. Presiden Joko Widodo berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk menyuarakan pendapat konkret sehubungan dengan apakah dia mendukung langkah untuk memperpanjang masa jabatan terakhirnya melewati tanggal akhir yang diamanatkan secara konstitusional.

Kesulitan utama yang datang dari DPR terletak pada persetujuan anggaran untuk pemilihan yang diusulkan oleh penyelenggara pemilu. Perekonomian Indonesia termasuk yang paling terkena dampak pandemi virus corona di Asia Tenggara. Ini mempertahankan defisit anggaran yang lebih besar dari biasanya selama dua tahun terakhir karena pemerintahan Jokowi diharuskan menginvestasikan uang ke dalam perekonomian untuk mendistribusikan bantuan kepada yang paling rentan. Selama kuartal Oktober-Desember 2021, berkat protokol kesehatan yang ketat dan program vaksinasi yang agresif, ekonomi Indonesia mulai bangkit kembali mengatasi varian Delta dan Omicron COVID-19. Argumen utama untuk menunda pemilihan terletak pada kekhawatiran kehilangan momentum pemulihan pascapandemi; bahwa pemilu akan diikuti dengan transfer kekuasaan yang akan menyebabkan stagnasi ekonomi.

Wacana penundaan Pilkada 2024 saat ini digaungkan ketika Indonesia memutuskan untuk menunda pemilihan kepala daerah yang semula ditetapkan pada September 2020. Karena merebaknya pandemi, pemilihan kepala daerah secara nasional ditunda sebulan. Tetapi bahkan ketika pemilihan Desember mendekat, tingkat infeksi COVID-19 yang meningkat di Indonesia dan jumlah kematian yang meningkat mengakibatkan seruan luas untuk penundaan lebih lanjut. Pada saat itu, 63 persen rakyat Indonesia menginginkan agar pemilu 2020 ditunda melewati mandat Desember. Namun, pendapat masyarakat Indonesia tentang penundaan Pilkada 2024 tampaknya berbanding terbalik. Sekarang, 80 persen masyarakat Indonesia menolakgagasan untuk menunda pemilu 2024. Kenapa ini?

Dua tahun lalu, gerakan untuk meyakinkan pemerintah untuk menunda pemilihan kepala daerah dimohonkan mengingat ancaman kemanusiaan yang semakin meningkat. Karena pemilu pandemi yang berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan banyak orang Indonesia, seruan untuk menunda pemilu 2020 berasal dari tingkat akar rumput. Sebaliknya, usulan untuk memperpanjang masa jabatan terakhir Jokowi lebih banyak diminta dari koalisi parlementernya , bukan dari masyarakat Indonesia .

Bagi sebagian orang, usulan baru-baru ini dari pejabat pemerintah untuk menunda proses demokrasi mengingatkan kita akan kediktatoran era Sukarno dan Suharto yang telah berlangsung selama 53 tahun. Sejak terpilih kembali pada tahun 2019, Jokowi telah memperoleh dukungan dari tujuh dari sembilan partai politik di parlemen. Akibatnya, pemerintahan Jokowi saat ini memiliki koalisi supermayoritas yang menguasai 81 persen Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di situlah letak bahaya konstitusional. Setiap mosi untuk menunda pemilihan presiden akan membutuhkandua pertiga suara mayoritas untuk mengamandemen konstitusi Indonesia. Karena mayoritas suara DPR dikonsolidasikan di bawah kepemimpinan Jokowi, kemungkinan untuk memperpanjang masa jabatan terakhirnya secara sah mungkin menjadi nyata. Apalagi dalam konstitusi pasal 22 E ayat 1 tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas dan wabah penyakit yang sulit diatasi. Maka MPR berwenang untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai pada batas waktu tertentu, semua yang terkandung dalam pasal tersebut tentang perang segala macam tidak terjadi ada pandemi tapi. Sudah bisa kita hadapi bersama-sama dan sudah mulai berakhir.

Di Bawah Bayangan Kediktatoran:

Transisi demokrasi Indonesia menghasilkan integrasi mendadak dari kelas penguasa politik baru yang nilai dan kepentingannya dibentuk oleh manfaat yang mereka peroleh dari sistem pemerintahan “Orde Baru” Suharto. Akibatnya, demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru dipenuhi oleh mantan birokrat era Suharto yang mengubah diri mereka sebagai politisi demokratis. Mengkonsolidasikan kekuasaan di sekitar diri mereka sendiri, kursi presiden Indonesia secara historis diduduki oleh aktor-aktor yang berasal dari dalam lingkaran politik Suharto. Dengan cara ini, konteks struktural Indonesia digambarkan sebagai “demokrasi yang bias elit”.

Jokowi dipuji sebagai presiden Indonesia pertama yang datang dari luar kalangan Orde Baru. Namun, banyak peninggalan era Suharto masih memiliki pengaruh atas sistem politik Indonesia, bahkan beberapa ada di dalam pemerintahan Jokowi. Prabowo Subianto, mantan jenderal di bawah dan menantu Suharto, mencalonkan diri melawan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Meski kalah dari Jokowi dengan selisih 6 persen pada 2014 dan 11 persen pada 2019, presiden Prabowo Subianto. kampanye menggambarkan penguatan positif yang masih ada di Indonesia terhadap elit era Suharto. Prabowo nantinya akan dibawa ke koalisi Jokowi pada tahun yang sama dengan Menteri Pertahananpengaruh pemerintahan Jokowi melintasi garis oposisi.

Dengan cara ini, Indonesia menunjukkan kasus di mana regresi demokrasi secara historis merupakan proyek elit. Untuk alasan yang sama, latar belakang analitis dalam menilai potensi regresi demokrasi dari pemilu 2024 yang ditunda harus mempertimbangkan lembaga elit. Masalah demokrasi Indonesia secara historis melibatkan elit birokrasi yang mengurangi ruang lingkup partisipasi politik menjadi sekelompok orang yang lebih sempit — sesuatu yang dirasakan orang Indonesia sekarang karena pendapat mereka mengenai penundaan pemilihan presiden berikutnya tidak didengar oleh Jokowi. Dengan demikian, gelombang partai politik berpangkat tinggi dalam koalisi Jokowi saat ini yang telah mengusulkan perpanjangan masa jabatan akhir presiden telah meragukan kemampuan Indonesia untukmemberikan checks and balances terhadap mosi yang ditolak oleh publik tetapi disukai oleh elit.

Jadi, apakah mengherankan mengapa ada kemarahan publik dalam menanggapi wacana yang diprakarsai pemerintah tentang perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi yang inkonstitusional? Memang, Jokowi merupakan terobosan bagi demokrasi Indonesia yang semakin matang dan prospek para pemimpin politik Indonesia di masa depan untuk muncul dari luar lingkaran Suharto. Namun, jarak politik Indonesia dari era Suharto masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, tidak bijaksana, mengingat sejarah dan kegigihan sisa-sisa Orde Baru dalam sistem politik Indonesia, untuk melanggar komitmen terhadap konstitusi untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi bangsa.

Penulis: Ikbal Al Habsih

Editor: Reny Tiarantika