Langsung ke konten utama

Aliansi Cipayung Plus Kota Malang Turun Aksi, Begini Tuntutannya

Dokumentasi: Lapmimalang

Malang, LAPMI – Mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Cipayung plus Kota Malang mengadakan aksi di kantor DPRD kota Malang. Aksi yang digelar pada Kamis (14/04/22) ini mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. 

Massa aksi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Para demonstran menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM juga menuntut pemerintah Kota Malang agar di Kota Malang tidak terjadi kelangkaan stok BBM, menolak adanya kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan mengusut tuntas kelangkaan minyak goreng juga melakukan transparasi oleh pihak satgas (POLRI) yang bertugas dalam penindak lanjutan pada mafia-mafia minyak goreng.

Dokumentasi: Lapmimalang

Ditengah massa aksi yang sedikit kisruh Ketua DPRD kota Malang, I Made Riandiana Kartika bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah keluar dan duduk bersama ditengah jalan bersama ratusan massa aksi aliansi cipayung.  Aliansi Cipayung juga membacakan pasal-pasal yang menjadi tuntutan dari aksi tersebut dengan berdialog langsung bersama Ketua DPRD Kota Malang juga para massa aksi. 

La Rian Hidayat selaku Ketua Umum HMI Cabang Malang berujar “Sejauh mana yang dilakukan Pemkot Malang beserta pihak kepolisian, karna sampai saat ini para mafia minyak goreng belum ditangkap, artinya ini mengindikasikan kerja-kerja yang dilakukan pemerintah masih nihil hasilnya"

“Pertanyaanya apakah pemkot ini kalah atau takut dengan para mafia?”, tegas La Rian Hidayat, ia berpendapat bahwa tidak ada alasan pemerintah untuk takut dengan pihak mafia, ia juga meminta para pemerintah mengevaluasi lagi kinerja mereka. 

Ketua DPRD kota Malang mengajak para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung untuk ikut serta dalam sidak pasar yang dilakukan mulai Senin sampai H-2 idul fitri mendatang. 

“Tadi sebelum saya menemui para aksi dari cipayung ini saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Malang, ayo kita kawal bersama-sama, minggu depan mulai Senin sampai dengan 2 hari menjelang hari raya akan dilaksanakan operasi sembako di seluruh pasar, mari kita kawal bersama mari kita buktikan bersama-sama”, ujar ketua DPRD.

Ketua DPRD akan kerahkan sekitar 45 anggota dewan untuk turun lapang pada sidak seluruh pasar Kota Malang. Ketua DPRD juga sudah berkoordinasi dengan sekretariat DPR RI mengenai tuntutan 2 Aliansi Cipayung dan BEM Malang Raya untuk ditindak lanjuti oleh fraksi yang ada dipusat, dan terkait kebijakan-kebijakan yang ada didaerah akan pemerintah Kota Malang tindak lanjuti dan evaluasi bersama. I Made Riandiana Kartika, selaku ketua DPRD Kota Malang kemudian menandatangani dokumen yang berisikan tuntutan dari massa aksi aliansi Cipayung. 

Ketua DPRD juga meminta kepada teman-teman Cipayung untuk tetap mengawal pemerintah Kota Malang dan meminta agar masa aksi bubar secara damai. Masa aksi dari aliansi Cipayung tersebut perlahan meninggalkan lokasi dengan tertib dan kembali ke titik awal pemberangkatan di Stadion Gajayana.

Penulis: Ai Novia H.
Editor: Reny Tiarantika


Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...
Posting Komentar
Read more »

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...
Posting Komentar
Read more »

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...
Posting Komentar
Read more »