Langsung ke konten utama

Peringatan IWD 2022: 6 Poin Tuntutan HMI dan KOHATI Cabang Malang

Gambar: @hmimalangid

Malang, LAPMI - Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD) diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Peringatan hari perempuan internasional ini juga diperingati oleh HMI dan KOHATI Cabang Malang.

Hari Perempuan Sedunia dimulai dengan demonstrasi pada 8 Maret 1909. Kemudian pada tahun 1911, Hari Perempuan Sedunia mulai diperingati dengan menekankan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik perempuan. Pada awalnya, pekerja perempuan di New York memprotes, menuntut jam kerja yang lebih pendek, gaji yang lebih baik, dan hak suara politik. Clara Zetkin, seorang aktivis yang kemudian mengusulkan Hari Perempuan Internasional, menggemakan tuntutan itu. Dia mempresentasikan idenya pada Konferensi Internasional Wanita Pekerja di Kopenhagen, Denmark, pada tahun 1910.

Pemilihan 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional Pemilihan pada tanggal 8 Maret diputuskan setelah demonstrasi buruh Rusia, yang menyebabkan Revolusi Rusia tahun 1917. Akhirnya, Hari Perempuan Sedunia dijadikan hari libur nasional di Soviet Rusia pada tahun 1917. IWD 2022: Break The Bias Setiap tahunnya, peringatan Hari Perempuan Internasional memiliki tema yang berbeda-beda.

Tema tahun ini adalah #BreakTheBias yang artinya tidak pilih-pilih. Tema ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan prasangka dunia terhadap kesetaraan gender. #BreakTheBias mengirimkan pesan kepada perempuan terhadap ketidaksetaraan, prasangka dan stereotip yang dipaksakan secara sosial. Berfokus pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, diperkuat dengan data yang dirilis dalam CATAHU 2022 yang digagas Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan meningkat signifikan sebesar 50% selama dua tahun terakhir.

Melalui Bidang PTKP (Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan) dan KOHATI, HMI Cabang Malang memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan dan pencegahan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui hal-hal sebagai berikut:
  1. Mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk verbal dan/atau non-verbal dan berbasis web;
  2. Meminta semua pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan dampak epidemi terhadap perempuan (KDRT, angka perceraian, pernikahan dini, dll);
  3. Maksimalkan pencegahan stunting;
  4. Menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi di Malang Raya untuk menyusun dan mengimplementasikan peraturan tentang penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
  5. Mempromosikan bantuan kepada perempuan korban kekerasan;
  6. Menjamin kesejahteraan karyawan wanita.
Selain daripada 6 poin tuntutan di atas HMI Cabang Malang, Bidang PTKP menyampaikan, “Bersama KOHATI, kami juga akan mengusulkan police brief untuk mendesak Pemkot Malang, Pemkab Malang, serta Pemkot Batu agar segera menyusun peraturan yang menegaskan kebijakan perlindungan pada perempuan.” pungkas Bidang PTKP HMI Cabang Malang.

Penulis: Jihadul Amry
Editor: Reny Tiarantika

Labels:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...
Posting Komentar
Read more »

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...
Posting Komentar
Read more »

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...
Posting Komentar
Read more »