Harga Bawang Anjlok, Petani Melakukan Unjuk Rasa

Dokumentasi: Masa Aksi

Malang, LAPMI – Bawang menjadi komoditi unggul dari sekian banyak komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Bima. Dalam satu tahun petani Bima melakukan penanaman sebanyak tiga kali, proses penanaman dari bibit sampai pada tahap pemanenan membutuhkan waktu dua bulan, untuk proses ini tentu membutuhkan tenaga yang banyak dalam menangani dari awal penanaman sampai pada pemanenan.

Aliansi Masyarakat Petani Bawang Merah yang mewakili seluruh elemen petani Kabupaten Bima melakukan unjuk rasa demi kestabilan harga yang per tangal 18 November 2021 kemarin menemukan jalan buntu dari Pemerintah Kabupaten Bima. Adapun tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan untuk rencana adalah sebagai berikut:

Mendesak Bupati Bima, Gubernur NTB dan Pemerintah RI untuk segera menindaklanjuti harga bawang merah, memastikan serapan hasil pertanian melalui pasar intervensi.
Meminta Bupati Bima dan atau Pemerintah Daerah (DPRD, Yudikatif, Pemkab dan pihak yang berwewenang) agar segera membuat PERDA Stabilisasi harga Pestisida, Fungisida dan harga obat-obatan yang terkait dengan produksi bawang merah.
DPRD Mendesak Kab. Bima untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kelangkaan Pupuk Subsidi dan kelangkaan yang tidak sesuai dengan HET
Mendesak Bupati Bima agar segera melakukan Koordinasi dengan Presiden RI, Kementan RI, Distributor, agen penjual pupuk dan obat Pestisida Kab. Bima untuk menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk serta naiknya harga obat pestisida di Bima
Meminta Pemerintah Daerah untuk mengawal peredaran seluruh Produk obat-obatan Pestisida, Herbisida dan Fungisida dari semua PT. yang menerapkan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi.

Dari kelima tuntutan yang ada, tidak adanya jawaban yang memberikan kepastian dari Pemerintah Daerah kepada masa aksi, hal inilah yang sangat disayangkan, karena pada dasarnya keinginan masa aksi tentu bukan jawaban normatif yang disampaikan. Bupati Bima memberikan pernyataan bahwa dalam beberapa hari kedepan akan menyurati Gubernur NTB, Kementan bahkan Presiden. Walaupun ketidakpuasan masa aksi dari jawaban Bupati Bima akan tetapi akan tetap menunggu balasan dan upaya yang dilakukan dengan tetap mengawal proses ini sampai menentukan win win solution dari kedua belah pihak, dan apabila belum menemukan titik terang, maka masa aksi akan melakukan aksi besar-besaran dan mengupayakan kosolidasi yang lebih besar serta akan 'menyerbu' kantor Bupati Bima dengan masa aksi yang lebih banyak.

Penulis: Nisrina Adzikro Nabila (Mahasiswa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMM)

Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...

LAPMI MEDIA

Cari Blog Ini