Dokumentasi: Masa Aksi
Malang, LAPMI – Bawang menjadi komoditi unggul dari sekian banyak komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Bima. Dalam satu tahun petani Bima melakukan penanaman sebanyak tiga kali, proses penanaman dari bibit sampai pada tahap pemanenan membutuhkan waktu dua bulan, untuk proses ini tentu membutuhkan tenaga yang banyak dalam menangani dari awal penanaman sampai pada pemanenan.
Aliansi Masyarakat
Petani Bawang Merah yang mewakili seluruh elemen petani Kabupaten Bima melakukan
unjuk rasa demi kestabilan harga yang per tangal 18 November 2021 kemarin
menemukan jalan buntu dari Pemerintah Kabupaten Bima. Adapun tuntutan-tuntutan yang
akan disampaikan untuk rencana adalah sebagai berikut:
- Mendesak Bupati Bima, Gubernur NTB dan Pemerintah RI untuk segera menindaklanjuti harga bawang merah, memastikan serapan hasil pertanian melalui pasar intervensi.
- Meminta Bupati Bima dan atau Pemerintah Daerah (DPRD, Yudikatif, Pemkab dan pihak yang berwewenang) agar segera membuat PERDA Stabilisasi harga Pestisida, Fungisida dan harga obat-obatan yang terkait dengan produksi bawang merah.
- DPRD Mendesak Kab. Bima untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kelangkaan Pupuk Subsidi dan kelangkaan yang tidak sesuai dengan HET
- Mendesak Bupati Bima agar segera melakukan Koordinasi dengan Presiden RI, Kementan RI, Distributor, agen penjual pupuk dan obat Pestisida Kab. Bima untuk menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk serta naiknya harga obat pestisida di Bima
- Meminta Pemerintah Daerah untuk mengawal peredaran seluruh Produk obat-obatan Pestisida, Herbisida dan Fungisida dari semua PT. yang menerapkan harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi.
Dari kelima tuntutan
yang ada, tidak adanya jawaban yang memberikan kepastian dari Pemerintah Daerah
kepada masa aksi, hal inilah yang sangat disayangkan, karena pada dasarnya
keinginan masa aksi tentu bukan jawaban normatif yang disampaikan. Bupati Bima
memberikan pernyataan bahwa dalam beberapa hari kedepan akan menyurati Gubernur
NTB, Kementan bahkan Presiden. Walaupun ketidakpuasan masa aksi dari jawaban
Bupati Bima akan tetapi akan tetap menunggu balasan dan upaya yang dilakukan
dengan tetap mengawal proses ini sampai menentukan win win solution dari
kedua belah pihak, dan apabila belum menemukan titik terang, maka masa aksi akan melakukan aksi besar-besaran dan mengupayakan kosolidasi yang lebih
besar serta akan 'menyerbu' kantor Bupati Bima dengan masa aksi yang lebih banyak.
Penulis: Nisrina Adzikro Nabila (Mahasiswa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMM)
Editor: Reny Tiarantika
Tags
Berita