PPKM Level 4 dan Kerugian Masyarakat Menengah ke Bawah

 

M. Agus Prawoto/ Kader Komisariat Peternakan Perikanan UMM

Malang, LAPMI - Perlu di sadari kondisi dewasa ini memaksa aktivitas manusia tidak normal, berulangkali pemerintah dengan kebijakan yang tidak akurat dalam penanganan Covid-19 ini membuat masyarakat amat bingung, seperti halnya perubahan dan penetapan kebijakan PPKM level 4 yang baru ini disahkan pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden. Transisi kebiasaan ini, memaksa masyarakat agar patuh dengan kebijakan yang belum ditemukan solutif terbaik, karena dengan adanya kebijakan ini dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah.

Pemberlakuan Pembatasan Keguatan Masyarakat (PPKM) darurat pada saban hari yang lalu dalam perjalanannya kurang masiff, seharusnya pemerintah pusat memberikan isnstruksi kepada pemerintah daerah dengan solusi bukan hanya intruksi saja. Dilihat dari hal itu, pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai dengan situasi dan keadaan di daerahnya, dalam hal ini tidak tegasnya pemerintah pusat dalam memberikan intruksi mengakibatkan masyarakat seakan-akan tidak memperhatikan protocol kesehatan sesuai standart yang diinginnkan dan tidak mematuhi pembatasan kegiatan secara penuh.

Senada dengan diatas, masyarakat terdampar Covid-19 yang melakukan Isolasi Mandiri seharusnya diberikan fasiltas penuh dalam upaya penyelesain persoalan, tidak dibiarkan dalam rungan (rumah) saja tapi diberikan sumber protein dan karbohidrat supaya bisa berahan hidup, agar tidak melulu meninggal karena Covid-19 saja yang tersebar di masyrakat setempat atau bahkan portal berita yang disebar di berbagai macam media.

Pemangku kebijakan harus lebih jeli dan teliti menilai persoalan ini, tidak bisa hanya mengambil sampel pada beberapa orang kepercayaan dan melihat hanya dari satu sudut pandang, karena dirasa baik-baik saja sehingga menitipberatkan pada masyarakat. Dalam hal ini, seharusnya pemangku kebijakan menggaet steakholdr yang ada untuk bekerjasama dalam keadaan darurat seperti ini atau turun langsung di lapangan agar bisa menilai seobyektif mungkin kondisi masyarakat terdampar Covid-19.

Tentu dari kebijakan PPKM level 4 ini masyarakat menengah kebawah sangat dirugikan, perputaran uang dalam hal ini jual beli di pasar tidak semaksimal dengan kondisi normal, kebijakan baru ini tentu akan mencekik tukang becak yag setiap hari membawa dagangan atau pembeli di pasar, petani akan menurun pendapatannya ketika sayur hasil penen tidak terjual penuh dan imbasnya anak-anak dari mereka yang membutuhkan asupan gizi tidak bisa terpenuhi karena pendapatan orang tua sangat menurun.

Perlu diketahui bersama, bahwa kesehatan lebih penting dari pada ekonomi tetapi ekonomi harus tetap stabil dengan kondisi darurat ini, tugas pemerintah harus bisa memlih salah satu dari kedua aspek tersebut dengan kajian panjang secara komperhensif, menggunakan data akuntabel yang melibatkan ahli dalam penyelesain persoalan ini. Perlu keberanian dari pemerintah secepat mungkin mengambil keputusan bukan hanya mengganti nama dari kebijakan tersebut tetapi subtansi dari kebijakan itu tidak ada, agar masyarakat bisa menikmati keadaan normal seperti sedia kala dan terhindar dari wabah penyakit ini selamanya. 

Penulis: M. Agus Prawoto

Editor: Reny Tiarantika