Langsung ke konten utama

HMI Cabang Malang Gelar Diskusi Publik, Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran

 

Malang, LAPMI - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang menggelar diskusi Publik dengan tema “Catatan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran; Perspektif Hukum dan HAM” pada hari Jumat, 24 Januari 2025 di Ocean Garden Stasiun Jl. Trunojoyo, Klojen, Kota Malang.

Kegiatan Tersebut dihadiri oleh 2 narasumber, Fariz Aldino Modal, S.H. (Pengacara AM LAW) dan juga Daniel A. Siagian, S.H. (Koordinator LBH Surabaya Pos Malang).

Ketua Umum HMI Cabang Malang Mirdan Idham mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk Pressure terhadap kerja-kerja pemerintahan.

“Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan sosial khususnya tentang penegakan hukum dan HAM, dengan demikian kegiatan ini merupakan hal yang memang harus dilakukan, kita perlu melakukan pressure dari kerja-kerja pemerintahan, agar setiap setiap langkah yang diambil oleh pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat.” Ungkap Mirdan

Ia juga menegaskan bahwa HMI Cabang Malang ke depan akan terus konsisten mengawal isu-isu sosial yang ada.

“Iya, ke depan kami konsisten untuk menyoroti dan mengawal isu-isu sosial, baik nasional maupun regional” Tegasnya

Selain itu, Soffan Aly sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Malang juga menilai pemerintahan Probowo-Gibran belum sepenuhnya menunjukkan perubahan terkait penegakan hukum dan HAM.

“100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan perubahan signifikan terkait Penegakan Hukum dan HAM. Masih banyak terjadi Extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat negara menjadi salah satu permasalahan yang harus segera di tuntaskan.” Tegas Soffan Aly

Ia juga mendesak pemerintahan Prabowo Gibran untuk segera melakukan Evaluasi dan perbaikan.

“Evaluasi besar seluruh lembaga penegak hukum menjadi satu langkah pasti untuk perbaikan penegakan hukum dan HAM ke depan.” Pungkasnya

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membongkar Mitos: Perpeloncoan dan Pembulian dalam Diklat Jurusan Bukanlah "Pembentukan Mental"

Nazia Kamala Kasim  (Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2025 Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang) Malang, LAPMI - Musim penerimaan mahasiswa baru seharusnya menjadi masa-masa yang paling dinantikan: dipenuhi janji-janji persahabatan, eksplorasi ilmu, dan langkah awal menuju kemandirian. Namun, bagi ribuan mahasiswa baru di berbagai institusi, euforia itu seringkali harus dibayar mahal. Di balik foto-foto ceria dan slogan "solidaritas," tersimpan cerita sunyi tentang bentakan, intimidasi, dan tugas-tugas merendahkan yang terjadi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus. Sejatinya, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau orientasi kampus seharusnya menjadi sarana yang menyenangkan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Namun, harapan ini seringkali pupus karena maraknya perpeloncoan (hazing) dan pembulian (bullying) di banyak institusi, yang justru meninggalkan dampak negatif secara mental ...

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI PENYUMBANG DOSA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

  Sahidatul Atiqah (Jihan) Departemen PSDP HMI  Komisariat Unitri Pada hakikatnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis, yaitu menjadi instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa.  Dari perguruan tinggi lahir generasi-generasi penerus yang berkapasitas baik untuk membangun dan meneruskan estafet kepemimpinan bagi sebuah bangsa. Selain itu perguruan tinggi memiliki tugas dan peran yang termuat dalam Tri Dharma salah satunya adalah pengabdian, perguruan tinggi memiliki ruang lingkup pengabdian yang luas, termasuk dalam ranah politik dan demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari pihak-pihak terkait di perguruan tinggi. Dengan kata Lain kampus tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran kritis dan berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi. Kampus tidak boleh mengabaikan keterlibatan dalam isu politik. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam mengawasi, mengawal, dan m...

Demi Party di Yudisium, Kampus UIBU Malang Poroti Mahasiswa

  Kampus UIBU Malang dan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Yudisium Malang, LAPMI - Universitas Insan Budi Utomo Malang yang biasa disebut kampus UIBU akan menggelar acara yudisium dengan tarif 750.000. Sesuai informasi yang beredar yudisium tersebut akan digelar pada hari Rabu (14 Agustus 2024) dan akan dikonsep dengan acara Party/Dj. Hal tersebut membuat kontroversi di kalangan mahasiswa UIBU lantaran transparansi pendanaan yang tidak jelas dan acara yudisium yang dikonsep dengan acara party/DJ. Salah satu mahasiswa berinisial W angkatan 2020 saat diwawancarai mengatakan bahwa Yudisium yang akan digelar sangat tidak pro terhadap mahasiswa dan juga menyengsarakan mahasiswa dikarenakan kenaikan pembayaran yang tidak wajar dan hanya memprioritaskan acara Party/Dj. “Yudisium yang akan digelar ini konsepnya tidak jelas dan tidak pro mahasiswa, tahun lalu tarifnya masih 500.000 tapi sekarang naik 250.000 menjadi 750.000, teman-teman kami tentu banyak yang merasakan keresehan ini. Pihak...